3. Ketiga, sanksi tegas bagi pelaku penyelewengan juga perlu diterapkan. Pihak yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan dalam pilkada harus dihadapkan pada sanksi hukum yang berat agar dapat memberikan efek jera. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas proses pilkada.
Penyelewengan dan fraud dalam pilkada adalah masalah serius yang perlu diatasi. Dengan memahami bentuk-bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan proses pilkada dapat berlangsung secara transparan dan adil.
Komitmen bersama antara KPU, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan pilkada yang bersih dari penyelewengan.