KEPAHIANG, CE - Pembangunan tahap I Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kepahiang saat ini telah rampung. Dimana diketahui, pembangunan gedung MPP yang menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar itu, sudah mulai dioperasikan dan digunakan oleh pihak DPMPTSP Kepahiang. Namun meski demikian, lanching baru akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 mendatang.
Kepala DPMPTSP Kepahiang Elva Mardiana SIP MSi mengatakan, sebagaimana yang telah diajukan, memang pada bulan Desember menjelang akhir tahun ini, penggunaan gedung MPP sudah dijalankan.
"Sesuai dengan waktu dan pengerjaannya, gedung MPP sudah rampung. Jadi daru yang kita usulkan, gedung MPP sudah kita operasikan untuk beberapa pelayanan," jelas Elva.
Akan tetapi memang Elva juga sangat menyayangkan, meskipun pembangunan gedung MPP tahap I sudah selesai. Dipastikan tidak akan bisa menampung semua OPD pelayanan yang sudah terdaftar oleh pihaknya. Hal itu dikarenakan, kapasitas gedung MPP pada tahap I ini masih terbilang sempit dan belum sesuai dengan yang ditargetkan.
"Pembangunan MPP ini memerlukan anggaran Rp 6 milar jika dibangun sampai selesai. Namun dengan anggaran Rp 1,3 miliar pada pembangunan tahap I ini. Hanya bisa melakukan rehab sebagian kecil pada bagian gedung utama. Dan kita perkirakan, gedung MPP saat ini hanya bisa menampung setidaknya 3 sampai 4 layanan saja dari 28 layanan yang ada. Dan itu pun kita akan prioritaskan pelayanan yang paling mendasar saja seperti, Samsat, Dukcapil, BKD, dan juga pelayanan BaBe," jelas Elva.
Elva juga menjelaskan, seharusnya MPP Kabupaten Kepahiang bukan hanya untuk DPMPTSP Kepahiang saja dalam perizinan. Karena untuk membentuk suatu pelayanan hang baik, pelayanan yang diberikan setidaknya ada 28 layanan publik.
Disamping itu menurut Elva, dengan anggaran TA 2023 ini hanya Rp 1,3 miliar artinya ada pembangunan lanjutan. Sementara untuk pembangunan lanjutan, nampaknya di TA 2024 mendatang itu sulit untuk direalisasikan, sehingga DPMPTSP Kepahiang juga sulit untuk merealisasikan pembangunan MPP 100 persen. "Informasinya TA 2024 kita tidak lagi mendapatkan anggaran untuk kelanjutan MPP Kepahiang. Artinya MPP Kepahiang sulit untuk direalisasikan seperti kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Untuk itu peran TAPD dan Banggar juga sangat diperlukan pada pembangunan MPP ini," pungkasnya.