BACAKORANCURUP.COM - Pemilihan Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua tidak terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi Yeremias Bisai.
Namun, meskipun terjadi perubahan kandidat, prinsip keseimbangan wilayah adat tetap menjadi prioritas utama dalam keputusan ini.
BTM menegaskan pentingnya keterwakilan wilayah adat dalam kepemimpinan Papua. Menurutnya, Constant Karma adalah figur ideal yang merepresentasikan wilayah Saireri dan memiliki rekam jejak sebagai birokrat yang bersih serta berintegritas tinggi.
Sebelum menetapkan Constant Karma, tim telah mempertimbangkan 38 nama kandidat. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui kajian mendalam hingga akhirnya mengerucut pada satu nama yang diajukan ke DPP PDI-P.
Setelah deklarasi resmi, BTM dan Constant Karma segera bertolak ke KPU Papua untuk mendaftarkan pencalonan mereka. Pendaftaran ini turut didampingi oleh pengurus PDI-P, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), serta para simpatisan yang memberikan dukungan penuh terhadap pasangan ini.
BACA JUGA:Bareskrim Selidiki Dugaan Kecurangan Minyakita, Takaran 1 Liter Hanya Berisi 700 ml
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Dinas untuk Guru, Ini Penjelasan Mendikdasmen
Kedatangan mereka di KPU Papua disambut langsung oleh Ketua KPU Steve Dumbon beserta jajaran komisioner. Proses pendaftaran berlangsung lancar, menandakan kesiapan pasangan ini untuk berkompetisi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Bagi Constant Karma, penunjukan dirinya sebagai pendamping BTM merupakan sebuah momen penting dalam perjalanan politiknya. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk bergabung bukan hanya soal politik, tetapi lebih kepada komitmennya untuk membangun Papua.
“Saya berasal dari Partai Golkar, sementara BTM dari PDI-P. Namun dalam situasi politik saat ini, saya memilih untuk bergabung secara personal demi memberikan kontribusi terbaik bagi Papua,” ungkapnya
Dengan soliditas yang terbangun, pasangan BTM-Constant Karma optimis dapat membawa perubahan nyata dan mewujudkan Papua yang lebih maju dan berkeadilan.