BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengusulkan pembangunan 4 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) baru di wilayah Bengkulu. Usulan itu ditunjukkan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Syafriandi SE ST MSi mengatakan, usulan rencana pembangunan SPBN baru itu, untuk mengakomodir para nelayan daerah mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Pembangunan SPBN baru ini akan mempermudah para nelayan daerah untuk mendapatkan BBM subsidi," terang Syafriandi, Rabu 10 Januari 2024.
BACA JUGA:Beli Gas Melon Wajib Pakai Aplikasi
Dijelaskannya, 4 SPBN baru itu rencananya berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kabupaten Seluma. Lalu di Kabupaten Kaur, yang dipersiapkan untuk pembangunan PPN baru. Kemudian di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko. Selama ini, pendistribusian BBM subsidi itu, hanya dilakukan pada 5 SPBN.
"Kita dorong, agar SPBN baru ini bisa direalisasikan," ungkapnya.
Untuk kapasitas SPBN sendiri, Syafriandi menyebut nantinya akan disesuaikan dengan jumlah nelayan yang ada di daerah tersebut. Sehingga distribusi BBM subsidi kepada para nelayan melalui SPBN yang ada benar-benar tepat sasaran, tidak kekurangan maupun berlebih.
"Paling tidak di tahun ini kita dapat izin (Pembangunan SPBN) dan titik lokasi sudah ditentukan," tambah Syafriandi.
Terkait kebutuhan BBM bagi para nelayan, khususnya di tahun 2024 ini, Syafriandi mengatakan, jika kuota yang ada dipastikan mencukupi bagi para nelayan di daerah.
"Untuk jumlah kuota secara keseluruhan saya tidak hafal ya, tapi dipastikan aman," ungkapnya.
Pada 2023, kuota BBM solar untuk nelayan di Provinsi Bengkulu sebanyak 6.912 kiloliter (KL). Kuota solar itu, dibagikan pada 5 SPBN di Provinsi Bengkulu. Alokasinya, SPBN Bina Laut 120 ribu KL, Multi Mitra Niaga 150 ribu KL, Jasa Nelayan Kota Bengkulu 100 ribu KL, Sejahtera 150 ribu KL dan Bina Bahari 56 ribu KL.
"Sejauh ini, seluruh pelayanan SPBN untuk para nelayan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan kuota ," tandas Syafriandi. (**)