Namun, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, China mulai mereformasi pendekatan tersebut melalui transformasi kelembagaan menjadi Town and Village Enterprises (TVEs). TVEs berkembang pesat karena dorongan dari sektor swasta, menghasilkan surplus ekonomi yang signifikan di sektor pertanian maupun industri.
Tetapi pada akhirnya, sistem tersebut turut melahirkan celah moral hazard, seperti praktik korupsi yang memanfaatkan kebijakan harga ganda. Hal ini mendorong pemerintah China melakukan privatisasi besar-besaran dan restrukturisasi BUMN di bawah kendali Perdana Menteri Zhu Rongji.
Pelajaran dari pengalaman tersebut penting dicermati, karena program sebesar Koperasi Merah Putih, jika tidak dirancang dengan sistem kontrol dan akuntabilitas yang ketat, berisiko menimbulkan penyalahgunaan dana serta ketimpangan dalam implementasinya.
Meski demikian, jika dijalankan secara transparan, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat desa, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen revolusioner untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat di Indonesia.
Ini bisa menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang tak hanya simbolik, tetapi juga fungsional dan relevan dalam menjawab tantangan zaman