Curupekspress.bacakoran.co - PDI Perjuangan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah dan menetapkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi nol pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum PDI Perjuangan, Wiradarma Harefa pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2024.
"Menetapkan PSI perolehan suara D. Hasil distrik kecamatan 0, perolehan suara D.Hasil provinsi 0," ujar Wiradarma Harefa.
"Menetapkan Partai Demokrat perolehan suara D.Hasil distrik kecamatan 0, perolehan suara D.Hasil provinsi 0," tambahnya.
BACA JUGA:KPU Mulai Terima Berkas Dukungan Calon Perseorangan 5 Mei
Dia pun menambahkan bahwa seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan jumlah suara pada D Hasil distrik atau kecamatan sebanyak 36.753 suara. Sedangkan untuk D Hasil provinsi sebesar 36.753 suara.
Akan tetapi hal tersebut berubah pada penetapan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU sehingga membuat dirinya melayangkan gugatan PHPU ke MK.
Melalui petitum tersebut, dia berharap MK dapat menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Papua Tengah daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah V untuk PDI Perjuangan.
"Memerintahkan pada KPU untuk melakukan putusan ini. Apabila MK berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya," kata Wiradarma Harefa.
Namun sayangnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai pihak PDI Perjuangan tidak dapat menunjukan bukti yang akurat saat sidang pemeriksaan pendahuluan.
Oleh sebab itu, mereka diminta untuk melengkapi bukti agar dapat memperkuat permohonannya yang diajukan ke MK.
"Terkait suara PSI yang saudara nol-kan, ini untuk di daerah, saya perlihatkan data saudara supaya bisa saudara cross check," kata Guntur Hamzah.
"Jadi, saudara nol-kan itu, di Dapil Papua Tengah V untuk PDI Perjuangan, nah ini saudara nol-kan suara PSI. Nah ini saudara, saya cari bukti-bukti pendukung apakah benar ini anda sudah," sambungnya.