BACAKORANCURUP.COM - Badan Kependudukaan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) angkat bicara atas isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Jadi, Pak Presiden tentu sudah punya banyak pertimbangan. Kalau kami saat ini, ya artinya melaksakan saja apa yang jadi kebijakan pemerintah," kata Sukaryo usai acara diskusi dengan tema 'Kaukus Kependudukandan Pengentasan Kemiskinan Mencari Solusi untuk Pemimpin Baru', Jumat, 27 September 2024.
"Tapi juga bagian daripada pemerintah. Mau bentuknya apa, bentuknya apa, ya saya yakin lah. Dan kita percaya Pak Presiden itu punya visi yang sangat luar biasa untuk kedepannya," sambungnya.
BACA JUGA:Panglima Tinjau Kesiapan HUT ke-79 TNI
BACA JUGA:Yudi Cahyadi Penuhi Panggilan KPK terkait Dugaan Korupsi Bandung Smart City
Hanya saja, ia berharap pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menyiapkan lembaga yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.
"Nah di sisi lain memang tata kelola itu menjadi penting, jadi kalau sekarang ini Pak Presiden dan tim sedang menyiapkan kelembagaan, mudah-mudahan kelembagaan ini betul-betul tidak hanya istilahnya sebagai bagian daripada," imbuhnya.
"Tapi betul-betulnya akan menjawab kebutuhan publik, gimana pemerintah betul-betul hadir di masyarakat dan menjamin adanya kesejahteraan," tuturnya