TPP ASN Pemkot Batal Dipangkas, Ini Kata Wali Kota

BACAKORANCURUP.COM - Rencana pemangkasan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota Bengkulu batal dilakukan. Hal ini merespon kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sudah mengabarkan pada RAPBN 2026 tidak ada lagi pemangkasan dana transfer ke daerah.

"Awalnya semua ini dampak efisiensi dari Pemerintah RI. Kalau Menkeu membatalkan pengurangan transfer ke daerah tentu itu jadi kabar baik, alhamdulillah, terima kasih," ujar Wali Kota, Dedy Wahyudi.

Meskipun demikian, dirinya belum bisa memastikan kebijakan pemangkasan TPP ASN tersebut. Sebab, struktur anggaran APBD Kota Bengkulu saat ini juga terganggu dengan besarnya porsi belanja pegawai. Dari total Rp 1,3 triliun hampir 60 persennya untuk gaji pegawai.

Untuk itu, pemkot masih mengkaji dan menunggu hasil pembahasan APBD P 2025 dan APBD induk 2026, yang saat ini sedang dibahas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu.  

"Tetap kita melihat kondisi fiskal, karena target pemerintah kota, kita anggarkan untuk jalan, drainase dan juga lampu jalan itu Rp 300 miliar. Nah, kalau itu tercukupi mungkin kita tidak perlu ada pemangkasan," ungkapnya.

 Dedy juga mengaku bersyukur usulan skala prioritas pembangunan juga didukung DPRD Kota Bengkulu. Hingga kini antara Pemkot dan dewan sepakat masalah infrastruktur masih cukup tinggi. Pengentasan banjir, perbaikan jalan dan penerangan harus dituntaskan secara bertahap setiap tahun. Ditambah lagi, program lainnya seperti peningkatan pariwisata, penataan pasar hingga masalah pendidikan dan kesehatan yang juga harus menjadi porsi besar di dalam APBD.   

"Kita tidak mau ketika hujan rumah warga terendam banjir. Kita tidak mau masyarakat mengeluhkan soal jalan. Nah, bukan berarti tidak penting masalah yang lain, tetapi kita ada skala prioritas yang dampaknya cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.