Visitasi Kementerian PUPR Dimulai, Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Rejang Lebong Masuki Tahap Baru

BACAKORANCURUP.COM – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Rejang Lebong resmi memasuki babak baru. Setelah melalui proses pengajuan dan verifikasi awal, proyek pendidikan yang menyasar keluarga prasejahtera ini kini mulai menjalani tahapan visitasi pengecekan lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Dr. Hambali, S.Pd., M.Pd, memastikan bahwa tim dari Kementerian PUPR akan turun langsung ke lokasi pada 25 November untuk meninjau calon lahan pembangunan sekolah tersebut. Visitasi ini menjadi salah satu langkah krusial dalam penentuan kelayakan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut.

“Besok (25/11) tim dari Kementerian PUPR akan melakukan visitasi untuk mengecek langsung kondisi lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Hambali.

Meski proses visitasi telah dijadwalkan, Hambali menegaskan bahwa masih ada sejumlah dokumen administratif yang harus segera dilengkapi oleh pemerintah daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi SK Jalan, Dokumentasi survei, KRK (Kesesuaian Rencana Kegiatan), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), AMDAL, Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), Surat keterangan air bersih, Surat keterangan jaringan

BACA JUGA:Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Pengadaan Makan Minum RSUD Curup Masuk Tahap Pembuktian

BACA JUGA:Mutasi Jilid III di Rejang Lebong Segera Bergulir, BKPSDM Tunggu Lampu Hijau Bupati

“Beberapa dokumen masih dalam proses penyelesaian. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar kelengkapan administrasi ini dapat dipenuhi secepat mungkin,” jelasnya.

Di sisi lain, Hambali mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah 100 calon siswa yang mendaftar. Mereka terbagi atas Tingkat SD 56 siswa dan Tingkat SMP 44 siswa

Seluruh calon peserta didik tersebut berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data resmi pemerintah.

Menurut Hambali, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat dinantikan warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala akses pendidikan berkualitas.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Rejang Lebong dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus menciptakan lingkungan belajar inklusif dengan fasilitas memadai.

“Kami berharap seluruh proses administratif dan teknis bisa segera tuntas. Program ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Hambali.

Dengan dimulainya visitasi oleh Kementerian PUPR, proyek Sekolah Rakyat kini berada pada fase yang menentukan. Pemkab Rejang Lebong diharapkan dapat menuntaskan seluruh persyaratan sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secepat mungkin.