Tokoh Pemuda Desak Pertamina Tindak Tegas Pedagang LPG 3 Kg Nakal di Curup

Reporter: M Razik |

Editor: Ab Gafur |

Minggu , 28 Dec 2025 - 18:11

Antri gas 3 kg-Ist-

“Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan Pertamina. Kalau kuota sudah ditambah tapi gas tetap langka, berarti ada permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Branch Manager Gas Bengkulu III Pertamina, Naufal Pratama, menjelaskan bahwa kewenangan Pertamina dalam penindakan memiliki batasan.

“Pertamina hanya dapat memberikan tindakan sebatas kepada pangkalan. Untuk pengecer, itu merupakan kewenangan pemerintah,” jelas Naufal.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rejang Lebong, Anes Rahman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pengecer yang terbukti melanggar aturan.

“Kami tidak segan memberikan sanksi kepada pengecer yang menjual LPG subsidi di atas harga yang telah ditetapkan,” tegas Anes.

Pemerintah daerah bersama aparat terkait diharapkan dapat memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan energi tersebut.

tokoh pemuda desak pertamina tindak tegas pedagang lpg 3 kg nakal di curup                            bacakorancurup.com  - kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di kabupaten rejang lebong kembali menuai sorotan. kali ini, kritik keras datang dari tokoh pemuda rejang lebong, anggita melanda, s.h., yang mendesak pemerintah daerah dan pertamina agar tidak sekadar memberikan teguran, tetapi menjatuhkan sanksi tegas kepada pedagang maupun pangkalan gas lpg 3 kg yang nakal.
anggita menilai, praktik penjualan gas subsidi di atas harga eceran tertinggi (het) telah sangat menyusahkan masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama subsidi pemerintah.
“jangan cuma omon-omon saja. jangan hanya berupa teguran, ini harus ditindak dengan tindakan disiplin yang tegas agar mereka jera. ini sangat menyusahkan masyarakat kelas bawah yang benar-benar membutuhkan,” tegas anggita, minggu (28/12)
baca juga: penjual lpg 3 kg di atas het terancam sanksi tegas, pertamina dan pemkab rejang lebong ambil sikap
baca juga:silalahi ande-ande, oleh: dahlan iskan
ia menilai, tindakan oknum pedagang yang mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan masyarakat merupakan perbuatan yang melanggar etika dan moral.
“jangan sampai ada pihak yang mencari untung pribadi di tengah kebutuhan masyarakat. itu sangat tidak beretika dan tidak bermoral,” ujarnya.
anggita juga menegaskan bahwa pemerintah dan pertamina harus lebih serius dalam melakukan pengawasan dan penindakan. menurutnya, praktik penyelewengan lpg subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak dasar masyarakat.
“ini sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia (ham). rata-rata masyarakat kita adalah kelas menengah ke bawah. jangan sampai mereka dijadikan objek keuntungan,” katanya.
baca juga: perbaikan lpju di curup dilakukan bertahap, ini plt kadishub
baca juga:pemerintah kembangkan dme sebagai pengganti lpg, ini keunggulan dan hasil uji coba
ia menggambarkan kondisi masyarakat yang harus membeli gas lpg 3 kg dengan harga mahal, sehingga menyisakan persoalan baru di rumah.
“masyarakat itu senang akhirnya dapat gas, tapi setelah sampai rumah mereka bingung mau masak apa, karena uangnya sudah habis untuk beli gas yang mahal,” ucapnya.
anggita juga menyoroti kebijakan penambahan kuota lpg subsidi di rejang lebong yang sempat mencapai 6.000 tabung beberapa waktu lalu. namun, fakta di lapangan menunjukkan gas masih saja langka.
“ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pertamina. kalau kuota sudah ditambah tapi gas tetap langka, berarti ada permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
sementara itu, branch manager gas bengkulu iii pertamina, naufal pratama, menjelaskan bahwa kewenangan pertamina dalam penindakan memiliki batasan.
“pertamina hanya dapat memberikan tindakan sebatas kepada pangkalan. untuk pengecer, itu merupakan kewenangan pemerintah,” jelas naufal.
baca juga:hadapi ramadan, rejang lebong dapat tambahan 5 truk gas lpg
baca juga:pasca dikeluhkan langka oleh warga, bupati fikri sidak pangkalan gas lpg 
terpisah, kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan umkm kabupaten rejang lebong, anes rahman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pengecer yang terbukti melanggar aturan.
“kami tidak segan memberikan sanksi kepada pengecer yang menjual lpg subsidi di atas harga yang telah ditetapkan,” tegas anes.
pemerintah daerah bersama aparat terkait diharapkan dapat memperketat pengawasan distribusi lpg subsidi agar tepat sasaran dan tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan energi tersebut.