Pemkab Rejang Lebong Dorong OPD Lebih Agresif Gaet Investor

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih aktif dan inovatif dalam mendatangkan investor guna mempercepat pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum mampu menopang seluruh kebutuhan pembangunan.

Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. Hendri, S.STP., M.Si, menegaskan bahwa peran OPD sangat strategis dalam membuka peluang investasi. Menurutnya, Rejang Lebong masih memiliki banyak potensi yang dapat ditawarkan kepada investor, baik di sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, maupun sektor lainnya.

“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan akan berjalan lambat. OPD harus pandai membaca peluang dan berani menawarkan potensi daerah kepada investor maupun pemerintah pusat,” kata Hendri.

BACA JUGA: 61 PNS Naik Pangkat Tunggu Persetujuan BKNlBACA JUGA: Ratusan Guru Honorer di Rejang Lebong Masih Mengajar Tanpa Kepastian Status

Ia menilai, sebagai salah satu kabupaten tertua di Provinsi Bengkulu sekaligus daerah induk dari dua kabupaten pemekaran, Rejang Lebong seharusnya mampu tampil lebih maju. Namun, keterbatasan pendanaan menjadi tantangan tersendiri yang harus disiasati dengan terobosan kreatif dari masing-masing OPD.

Hendri juga meminta OPD untuk lebih jeli memanfaatkan program-program yang tersedia di pemerintah pusat. Menurutnya, banyak peluang pendanaan yang bisa dimanfaatkan apabila program daerah diselaraskan dengan kebijakan nasional.

“Program yang kita miliki harus bisa disambungkan dengan program pusat. Dengan begitu, bantuan dan dukungan anggaran dari luar daerah bisa masuk ke Rejang Lebong,” ujarnya.

BACA JUGA: PMI Rejang Lebong Gelar Kegiatan Amal Sambut Ramadhan

BACA JUGA: Dewan Ingatkan Disdikbud Profesional Jalankan Program Beasiswa

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rejang Lebong, Iwan Sumantri, S.E., M.M, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup terbatas. Ia menyebutkan, sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit.

“Kondisi ini menuntut kita untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan, salah satunya melalui investasi,” jelas Iwan.

Ia berharap, dengan meningkatnya minat investor, tidak hanya pembangunan yang dapat dipercepat, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terdongkrak serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.