Hadapi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemkab Rejang Lebong Siapkan Langkah Antisipatif

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Rejang Lebong, Sofan Wahyudi, S.Si.APT.,M.PH., mengatakan pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama saat memasuki momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Kita harus menyiapkan langkah konkret sejak awal agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat menjelang Ramadan,” kata Sofan

BACA JUGA:Wacana 3 Hari WFO dan 2 Hari WFA ASN Belum Bisa Diterapkan di Rejang Lebong

BACA JUGA:Keterbatasan SDM, Puskesmas Rawat Inap Belum Layani 24 Jam

Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Bulog, aparat kepolisian, serta organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengendalian inflasi dapat berjalan optimal.

“Kita libatkan semua pihak, mulai dari Bulog, Polres, hingga OPD teknis, supaya program yang kita jalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Sofan, sejumlah program telah disiapkan untuk menekan laju inflasi, seperti pelaksanaan pasar murah, operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional selama Ramadan.

“Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak gelagapan menghadapi lonjakan kebutuhan saat Ramadan,” katanya.

BACA JUGA: Indonesia Bahas Kerjasama Bidang Pendidikan Bersama Australia

BACA JUGA:Soal Pasien Cuci Darah yang Dicoret dari BPI BPJS Kesehatan, Ini Kata Menkes

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok dan elpiji juga akan diperketat untuk mencegah kelangkaan dan permainan harga di lapangan.

“Ketersediaan dan distribusi bahan pokok harus benar-benar kita awasi agar tidak terjadi penumpukan maupun kelangkaan,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pengawasan harga, tetapi juga dengan mendorong penguatan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).