Tokoh Pemuda Soroti Kursi Kosong saat Paripurna!

Reporter: Razik |

Editor: A Gafur |

Senin , 20 Oct 2025 - 21:25

Kondisi Kursi kosong saat Rapat Paripurna DPRD Rejang Lebong.- Razik/CE -

BACAKORANCURUP.COM - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi dalam Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, pada Senin (20/10) kembali menuai sorotan dari kalangan masyarakat.

Apa pasalnya? ini pasca sejumlah kursi anggota dewan terlihat kosong. Menandakan masih terdapat anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat penting tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen dan tanggung jawab para wakil rakyat terhadap proses pembahasan kebijakan keuangan daerah.

Salah satu tokoh pemuda Rejang Lebong, Anas Hidayatullah, turut angkat bicara menyoroti fenomena tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD yang dinilai mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah rakyat.

Anas Hidayatullah, Tokoh Pemuda Rejang Lebong --

“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran para anggota dewan dalam rapat paripurna yang begitu penting ini. Rapat ini membahas pengalokasian anggaran untuk tahun 2026, yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Anas, saat dimintai tanggapan.

Ia menegaskan bahwa rapat paripurna seharusnya menjadi momentum bagi para anggota DPRD untuk menilai, mengawal, dan memastikan arah kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan pertama kalinya kita melihat banyak kursi kosong dalam rapat DPRD. Sudah sering terjadi hal seperti ini, dan tentu sangat disayangkan. DPRD seharusnya hadir penuh karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pengalokasian anggaran daerah,” tambahnya.

Anas juga menilai bahwa ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat pembahasan RAPBD menunjukkan lemahnya kedisiplinan dan komitmen moral sebagai wakil rakyat. Ia pun berharap agar ada tindakan tegas atau sanksi terhadap anggota DPRD yang kerap mangkir dari agenda penting seperti paripurna.

tokoh pemuda soroti kursi kosong saat paripurna!                             bacakorancurup.com - rapat paripurna dprd kabupaten rejang lebong dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi dalam nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) tahun anggaran 2026, pada senin (20/10) kembali menuai sorotan dari kalangan masyarakat.
apa pasalnya? ini pasca sejumlah kursi anggota dewan terlihat kosong. menandakan masih terdapat anggota dprd yang tidak hadir dalam rapat penting tersebut. kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen dan tanggung jawab para wakil rakyat terhadap proses pembahasan kebijakan keuangan daerah. 
baca juga:petani di curup ditemukan tewas gantung diri, diduga karena faktor ini
baca juga: bupati fikri minta bpjs kesehatan benahi pelayanan 
salah satu tokoh pemuda rejang lebong, anas hidayatullah, turut angkat bicara menyoroti fenomena tersebut. ia menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakhadiran sejumlah anggota dprd yang dinilai mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah rakyat. 
anas hidayatullah, tokoh pemuda rejang lebong --
“saya sangat menyayangkan ketidakhadiran para anggota dewan dalam rapat paripurna yang begitu penting ini. rapat ini membahas pengalokasian anggaran untuk tahun 2026, yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar anas, saat dimintai tanggapan. 
baca juga:pemuda rejang lebong raih juara nasional berkat robot pelayanan publik inovatif
baca juga: fuad iain curup gelar orientasi dan pelantikan kpi tv, ini tujuannya
ia menegaskan bahwa rapat paripurna seharusnya menjadi momentum bagi para anggota dprd untuk menilai, mengawal, dan memastikan arah kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
“ini bukan pertama kalinya kita melihat banyak kursi kosong dalam rapat dprd. sudah sering terjadi hal seperti ini, dan tentu sangat disayangkan. dprd seharusnya hadir penuh karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pengalokasian anggaran daerah,” tambahnya. 
anas juga menilai bahwa ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat pembahasan rapbd menunjukkan lemahnya kedisiplinan dan komitmen moral sebagai wakil rakyat. ia pun berharap agar ada tindakan tegas atau sanksi terhadap anggota dprd yang kerap mangkir dari agenda penting seperti paripurna. 
baca juga:kecelakaan tunggal di jalan sukaraja – pasar tengah, satu pengendara tewas di tempat
baca juga:pemuda rejang lebong raih juara nasional berkat robot pelayanan publik inovatif
“harus ada sanksi yang jelas bagi anggota dprd yang tidak hadir tanpa alasan yang kuat. mereka dipilih rakyat untuk bekerja, bukan untuk absen. jangan hanya datang saat musim pemilu dan meminta suara rakyat, tapi ketika rakyat menunggu kerja nyata, justru tidak tampak,” tegas anas. 
rapat paripurna tersebut seharusnya menjadi forum penting antara eksekutif dan legislatif dalam membahas jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai rapbd 2026, termasuk pembahasan arah kebijakan, efisiensi belanja, dan prioritas pembangunan daerah. 
namun, dengan masih banyaknya anggota dprd yang tidak hadir, publik kini mempertanyakan sejauh mana keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat di kabupaten rejang lebong. 
anas menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kehadiran dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat. 
“anggota dprd harusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal disiplin dan tanggung jawab. karena bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kalau dalam rapat penting saja banyak yang absen,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 21 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan