Bupati Lantik 5 Kepala OPD di Rejang Lebong, Baru Dicopot dari Plt Sekarang Definitif

Reporter: M Razik |

Editor: Ab Gafur |

Selasa , 06 Jan 2026 - 18:55

Prosesi pelantikan pejabat -Ist-

BACAKORANCURUP.COM - Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, M.AP melantik sebanyak lima peserta Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif. Adapun pelantikan tersebut digelar pada Selasa, 6 Januari 2025. Diketahui beberapa diantara pejabat ini sebelumnya baru saja digantikan jabatannya dari pelaksana tugas (Plt), sebelum akhirnya dilantuk menjadi kepala OPD definitif.

Informasi terhimpun, proses menuju pelantikan para kepala OPD ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Menjelang turunnya rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang, terjadi pergantian Plt yang cukup singkat. Bahkan, serah terima jabatan Plt baru dilakukan kurang dari sepekan sebelum rekomendasi BKN keluar, sebuah kondisi yang memunculkan tanda tanya soal efektivitas manajemen birokrasi dan konsistensi pengambilan kebijakan.

Adapun lima pejabat eselon II yang dilantik tersebut yakni Erwan Zuganda, SH sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Zakaria Effendi, S.Pd, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, drg. Asep Setia Budiman sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Hary Eko Purnomo, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), serta Anton Sefrizal, S.STP, M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Terpisah Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri, SE, M.AP, menyatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.

“Pelantikan ini dilakukan untuk memastikan jabatan-jabatan strategis di OPD diisi oleh pejabat definitif agar kinerja pemerintahan bisa lebih maksimal,” ujar Fikri usai pelantikan.

Meski demikian, masih terdapat lima jabatan kepala OPD lainnya serta jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini belum diisi secara definitif. Bupati menyebut hal tersebut masih menunggu kepastian rekomendasi dari BKN, yang hingga saat ini belum seluruhnya diterbitkan.

“Untuk sisa Enam Jabatan Tinggi yang lainnya masih berproses di BKN. Insyaallah dalam Waktu dekat sudah selesai,” ujarnya.

Situasi ini kembali menyoroti lamanya proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Di satu sisi, pelantikan lima kepala OPD dinilai mampu memperkuat stabilitas organisasi. Namun di sisi lain, dinamika pergantian Plt dalam waktu singkat serta belum rampungnya seluruh hasil selter memunculkan kritik terkait perencanaan dan konsistensi tata kelola birokrasi daerah. Publik kini menanti, apakah pelantikan pejabat definitif ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja OPD, atau sekadar menjadi bagian dari rutinitas administratif tanpa perbaikan signifikan dalam pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

bupati lantik 5 kepala opd di rejang lebong, baru dicopot dari plt sekarang definitif                            bacakorancurup.com - bupati rejang lebong, h. m. fikri, se, m.ap melantik sebanyak lima peserta seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong sebagai kepala organisasi perangkat daerah (opd) definitif. adapun pelantikan tersebut digelar pada selasa, 6 januari 2025. diketahui beberapa diantara  pejabat ini sebelumnya baru saja digantikan jabatannya dari pelaksana tugas (plt), sebelum akhirnya dilantuk menjadi kepala opd definitif.
informasi terhimpun, proses menuju pelantikan para kepala opd ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. menjelang turunnya rekomendasi badan kepegawaian negara (bkn) regional vii palembang, terjadi pergantian plt yang cukup singkat. bahkan, serah terima jabatan plt baru dilakukan kurang dari sepekan sebelum rekomendasi bkn keluar, sebuah kondisi yang memunculkan tanda tanya soal efektivitas manajemen birokrasi dan konsistensi pengambilan kebijakan.
adapun lima pejabat eselon ii yang dilantik tersebut yakni erwan zuganda, sh sebagai kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), zakaria effendi, s.pd, m.pd sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, drg. asep setia budiman sebagai kepala dinas kesehatan, hary eko purnomo, st sebagai kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman (dpuprpkp), serta anton sefrizal, s.stp, m.si sebagai kepala satuan polisi pamong praja (satpol pp).
baca juga: gaji asn di rejang lebong tak kunjung cair, ini penjelasan pemkab
baca juga: portal jalan di kelurahan air bang rusak diterobos truk tangki bbm
terpisah bupati rejang lebong, h. m. fikri, se, m.ap, menyatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pengisian jabatan strategis agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
“pelantikan ini dilakukan untuk memastikan jabatan-jabatan strategis di opd diisi oleh pejabat definitif agar kinerja pemerintahan bisa lebih maksimal,” ujar fikri usai pelantikan.
meski demikian, masih terdapat lima jabatan kepala opd lainnya serta jabatan sekretaris daerah (sekda) yang hingga kini belum diisi secara definitif. bupati menyebut hal tersebut masih menunggu kepastian rekomendasi dari bkn, yang hingga saat ini belum seluruhnya diterbitkan.
“untuk sisa enam jabatan tinggi yang lainnya masih berproses di bkn. insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya.
baca juga: antisipasi banjir, bupati rejang lebong bakal libatkan sispala hijaukan das kritis
baca juga: prabowo: sepanjang 2025 indonesia tidak impor beras demi capai swasembada beras
situasi ini kembali menyoroti lamanya proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemkab rejang lebong. di satu sisi, pelantikan lima kepala opd dinilai mampu memperkuat stabilitas organisasi. namun di sisi lain, dinamika pergantian plt dalam waktu singkat serta belum rampungnya seluruh hasil selter memunculkan kritik terkait perencanaan dan konsistensi tata kelola birokrasi daerah. publik kini menanti, apakah pelantikan pejabat definitif ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja opd, atau sekadar menjadi bagian dari rutinitas administratif tanpa perbaikan signifikan dalam pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

Tag

Share