12 Perusahaan Diduga Picu Banjir dan Longsor di Sumatra

Reporter: M Razik |

Editor: Ab Gafur |

Kamis , 08 Jan 2026 - 21:25

kayu gelondongan-ist-

BACAKORANCURUP.COM - Temuan serius terkait penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra akhirnya berhasil diungkap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Diketahui ada sebanyak 12 perusahaan teridentifikasi diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak memerinci delapan perusahaan berada di Sumatra Utara, sementara masing-masing dua perusahaan ditemukan di Sumatra Barat dan Aceh.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan ada 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis, 8 Januari 2025.

BACA JUGA: Pilihan Baru, Oleh: Dahlan Iskan

Barita menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berlapis sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari denda administratif, tidak diperpanjang izin, pencabutan izin, hingga proses pidana. Ia menegaskan penindakan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Satgas akan melakukan koordinasi lintas instansi kementerian lembaga untuk pelaksanaan tindakan hukum maupun sanksinya,” tuturnya.

Selain itu, Satgas PKH juga menemukan praktik alih fungsi kawasan hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memperparah risiko bencana. Temuan tersebut mencakup 9 perusahaan di Aceh, 8 perusahaan di Sumatra Utara khususnya wilayah Sungai Garoga dan Langkat, serta 14 perusahaan di Sumatra Barat.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra terus bertambah. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, menyebut total korban meninggal dunia mencapai 1.178 jiwa per Selasa, 6 Januari 2026. Itu setelah ditemukan satu jenazah tambahan oleh tim gabungan di Tapanuli Tengah. Rincian korban meninggal per provinsi yakni Aceh 543 jiwa, Sumatra Utara 371 jiwa, dan Sumatra Barat 264 jiwa.

BACA JUGA:Prabowo Evaluasi Program MBG!

Sementara jumlah pengungsi tercatat 242.174 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Aceh Tamiang (74.735 jiwa), Aceh Utara (67.876 jiwa), dan Gayo Lues (19.906 jiwa). Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih berlangsung hingga fase tanggap darurat yang akan dievaluasi pada akhir perpanjangan ketiga, 8 Januari mendatang. Muhari menjelaskan, sebagian wilayah mulai beralih ke fase transisi darurat, terutama di Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Aceh, masih terdapat sembilan kabupaten/kota yang berada dalam status perpanjangan tanggap darurat.

“Jadi ini kita harapkan pergeseran dari tanggap darurat ke transisi darurat itu juga akan diikuti oleh Kabupaten/ Kota lain pada saat perpanjangan tanggap darurat nya berakhir,” ujar Muhari.

Ia menambahkan, masuknya daerah ke fase transisi darurat menandai dimulainya proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana secara bertahap di wilayah terdampak.

12 perusahaan diduga picu banjir dan longsor di sumatra                             bacakorancurup.com - temuan serius terkait penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah sumatra akhirnya berhasil diungkap satuan tugas penertiban kawasan hutan (satgas pkh). diketahui ada sebanyak 12 perusahaan teridentifikasi diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi di aceh, sumatra utara, dan sumatra barat. 
juru bicara satgas pkh barita simanjuntak memerinci delapan perusahaan berada di sumatra utara, sementara masing-masing dua perusahaan ditemukan di sumatra barat dan aceh. 
“satgas penertiban kawasan hutan menemukan ada 12 perusahaan yang menjadi penyebab bencana dan segera diambil tindakan,” ujarnya dalam konferensi pers, kamis, 8 januari 2025. 
baca juga: pilihan baru, oleh: dahlan iskan
baca juga: indonesia krisis dokter, ini keterangan menkes ri
barita menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berlapis sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari denda administratif, tidak diperpanjang izin, pencabutan izin, hingga proses pidana. ia menegaskan penindakan akan mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
“satgas akan melakukan koordinasi lintas instansi kementerian lembaga untuk pelaksanaan tindakan hukum maupun sanksinya,” tuturnya.
selain itu, satgas pkh juga menemukan praktik alih fungsi kawasan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (das) yang memperparah risiko bencana.  temuan tersebut mencakup 9 perusahaan di aceh, 8 perusahaan di sumatra utara khususnya wilayah sungai garoga dan langkat, serta 14 perusahaan di sumatra barat. 
sementara itu, badan nasional penanggulangan bencana (bnpb) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi sumatra terus bertambah. kepala pusat data dan informasi bnpb, abdul muhari, menyebut total korban meninggal dunia mencapai 1.178 jiwa per selasa, 6 januari 2026. itu setelah ditemukan satu jenazah tambahan oleh tim gabungan di tapanuli tengah. rincian korban meninggal per provinsi yakni aceh 543 jiwa, sumatra utara 371 jiwa, dan sumatra barat 264 jiwa. 
baca juga:prabowo evaluasi program mbg!
baca juga: enam kursi strategis jptp pemkab rejang lebong masih kosong, termasuk sekda
sementara jumlah pengungsi tercatat 242.174 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di aceh tamiang (74.735 jiwa), aceh utara (67.876 jiwa), dan gayo lues (19.906 jiwa).  operasi pencarian dan pertolongan (sar) masih berlangsung hingga fase tanggap darurat yang akan dievaluasi pada akhir perpanjangan ketiga, 8 januari mendatang. muhari menjelaskan, sebagian wilayah mulai beralih ke fase transisi darurat, terutama di sumatra utara dan sumatra barat. di aceh, masih terdapat sembilan kabupaten/kota yang berada dalam status perpanjangan tanggap darurat.
“jadi ini kita harapkan pergeseran dari tanggap darurat ke transisi darurat itu juga akan diikuti oleh kabupaten/ kota lain pada saat perpanjangan tanggap darurat nya berakhir,” ujar muhari.
ia menambahkan, masuknya daerah ke fase transisi darurat menandai dimulainya proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana secara bertahap di wilayah terdampak.