Anggaran Daerah Menyusut, DPRD Rejang Lebong Minta Program Disusun Lebih Selektif

BACAKORANCURUP.COM - Keterbatasan anggaran daerah menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2026. DPRD menegaskan pemerintah daerah harus lebih selektif dan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan seluruh rencana pembangunan direalisasikan secara bersamaan. Oleh karena itu, penentuan skala prioritas dinilai sebagai langkah paling realistis.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, mau tidak mau kita harus memilih. Program yang berdampak langsung ke masyarakat harus didahulukan,” kata Yayan saat ditemui wartawan usai rapat internal DPRD, Selasa (26/1).

Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi merupakan dampak kebijakan fiskal nasional yang turut dirasakan hampir seluruh daerah. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk bekerja lebih cermat dalam pengelolaan anggaran.

“Bukan berarti pembangunan berhenti, tetapi pelaksanaannya harus bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Yayan, sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama. Sementara itu, program-program lain yang belum mendesak kemungkinan akan ditunda hingga kondisi keuangan daerah membaik.

“Kita ingin anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran, bukan habis untuk program yang kurang prioritas,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat memahami kondisi tersebut dan bersabar terhadap keterbatasan pembangunan yang terjadi. DPRD, kata dia, akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan transparan.

Di sisi lain, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD, baik melalui dukungan pemerintah pusat maupun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita tidak bisa terus bergantung pada APBD. Perlu inovasi dan komunikasi yang kuat dengan pusat agar daerah mendapat tambahan dukungan anggaran,” tutup Yayan.