Koperasi Merah Putih Jadi Andalan Pemerintah, KPK Ingatkan Risiko Korupsi

koperasi merah putih jadi andalan pemerintah, kpk ingatkan risiko korupsi bacakorancurup.com - program koperasi merah putih yang dicanangkan oleh pemerintah melalui skema koperasi desa/kelurahan merah putih (kdmp), telah menjadi bagian penting dalam strategi nasional untuk mendorong kedaulatan pangan serta pemerataan ekonomi dari akar rumput ke pusat. melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tercipta kemandirian ekonomi yang kuat di tingkat desa, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh. dalam pelaksanaannya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) turut memberi perhatian besar terhadap integritas program ini. kpk menilai bahwa keberhasilan koperasi merah putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan transparansi sejak tahap perencanaan hingga implementasi. pesan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi antara kpk dan kementerian koperasi dan ukm (kemenkop ukm) yang berlangsung di gedung merah putih, jakarta, pada selasa (21/5). baca juga:berapa sih gaji karyawan koperasi merah putih? baca juga:kupas tuntas fakta menarik koperasi merah putih ! solusi ekonomi desa dari pemerintah forum ini memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan bahwa program kdmp dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan bebas dari penyimpangan birokrasi maupun praktik korupsi. ketua kpk, setyo budiyanto, menekankan pentingnya pengawasan sejak dini terhadap proses pembangunan koperasi desa. ia menyebut bahwa pembentukan koperasi tidak boleh hanya bersifat administratif atau simbolik, tetapi harus melalui kajian matang, terutama agar tidak menimbulkan kerugian negara ataupun kecemburuan di kalangan pelaku umkm yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut. “perlu diantisipasi agar pembentukan koperasi tidak menjadi celah munculnya koperasi fiktif atau tidak aktif yang hanya berfungsi sebagai formalitas demi mengakses anggaran negara,” ujar setyo. lebih jauh, setyo menegaskan bahwa transparansi penggunaan dana negara sangat krusial. dengan kata lain, setiap proses dalam program koperasi merah putih harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial. program koperasi merah putih bukan inisiatif biasa. ia merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional (asta cita) yang dituangkan dalam instruksi presiden no. 9 tahun 2025. target ambisius pemerintah adalah membentuk sebanyak 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh pelosok indonesia. namun demikian, menteri koperasi dan ukm, budi arie setiadi, menegaskan bahwa jalan menuju keberhasilan program ini tidak mudah. menurutnya, masih banyak tantangan mendasar yang perlu diatasi—mulai dari lemahnya tata kelola koperasi, keterbatasan akses pendanaan, kurangnya pendampingan usaha, hingga rendahnya literasi digital di lingkungan koperasi. ia juga menyampaikan bahwa masih ada krisis kepercayaan publik terhadap koperasi akibat sejumlah kasus koperasi bermasalah di masa lalu. kondisi ini diperparah dengan perbedaan karakteristik ekonomi dan sosial di setiap desa yang membuat pendekatan satu ukuran untuk semua menjadi tidak efektif. “kita ingin koperasi desa benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan sekadar instrumen kebijakan yang berhenti di atas kertas. ini adalah momentum untuk mengangkat kembali koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar budi arie.   ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program koperasi merah putih harus mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga desa, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi ancaman seperti krisis pangan maupun ketimpangan distribusi sumber daya.   dalam forum yang sama, kpk menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis demi memastikan program koperasi merah putih tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga secara etis dan hukum. beberapa poin penting yang disoroti antara lain : • mencegah konflik kepentingan dalam struktur pengurus koperasi dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan independensi. • membangun sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana koperasi. • menjamin transparansi anggaran, termasuk melalui audit terbuka dan pelaporan berkala yang dapat diakses publik. • membentuk unit pengendalian gratifikasi (upg) di lingkungan koperasi untuk merancang mekanisme mitigasi risiko gratifikasi. • mengembangkan pelatihan digital berbasis e-learning guna menanamkan budaya integritas dan literasi tata kelola bagi pengurus dan anggota koperasi. kpk meyakini bahwa pendekatan pencegahan lebih efektif dibandingkan penindakan, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran publik. oleh karena itu, pengawasan sejak dini terhadap koperasi merah putih akan sangat menentukan sejauh mana program ini benar-benar mampu memberi dampak positif bagi masyarakat desa. forum ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi dari kedua lembaga, termasuk wakil menteri kemenkop ukm ferry juliantono, deputi bidang kelembagaan dan digitalisasi koperasi henra saragih, serta deputi pengawasan koperasi herbert h.o. siagian. dari pihak kpk, hadir wakil ketua fitroh rohcahyanto, deputi pendidikan dan peran serta masyarakat wawan wardiana, dan direktur gratifikasi arif waluyo. kehadiran para pejabat ini mencerminkan komitmen serius dalam mengawal program koperasi merah putih tidak hanya dari sisi teknis kebijakan, tetapi juga dari sisi pengawasan dan penegakan integritas.

Tag

• # resiko korupsi koperasi
• # kopdes merah putih
• # koperasi merah putih
• # koperasi desa
• # koperasi

Share

• 
• 
• 
• 
•