Heboh Aplikasi Bumi ATR BPN, Kini Cek Bidang Tanah Bisa Dilakukan dari HP !
Penampakan aplikasi Bhumi ATR BPN oleh Kementerian ATR/BPN. (Foto : bhumi.atrbpn.go.id)--
BACAKORANCURUP.COM - Aplikasi Bumi ATR BPN semakin banyak diperbincangkan karena memberikan akses yang mudah, lengkap, dan transparan terhadap berbagai data geospasial pertanahan melalui platform digital berbasis web.
Inovasi yang dihadirkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mempermudah siapa saja, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintahan, lembaga penegak hukum, hingga pelaku usaha properti, untuk menelusuri informasi bidang tanah serta peta interaktif hanya dengan perangkat laptop atau smartphone. Hal ini menjadi langkah besar dalam mendukung keterbukaan informasi di bidang pertanahan.
Sebagai aplikasi GIS (Sistem Informasi Geografis) berbasis web, Bumi ATR BPN memiliki integrasi langsung dengan Geoportal Atlas, yaitu pusat penyimpanan data geospasial nasional. Melalui konektivitas ini, pengguna dapat mengakses berbagai jenis data spasial yang dikelola oleh unit-unit kerja ATR/BPN.
BACA JUGA:7 Tanda Metabolisme Tubuh Melambat yang Sering Tak Disadari, Nomor 3 Paling Umum Terjadi !
BACA JUGA:Rekomendasi Parfum Murah dan Ringan di Indomaret untuk Guru yang Ingin Tetap Fresh
Informasi yang tersedia mencakup data bidang tanah, Zona Nilai Tanah (ZNT), data nilai tiap bidang, serta sejumlah data spasial lain yang dapat ditelusuri secara langsung. Ketersediaan data secara terpusat mempermudah proses pencarian, pengecekan, hingga analisis berbagai informasi geospasial yang sebelumnya mungkin memerlukan proses manual atau kunjungan ke kantor pertanahan.
Melalui video penjelasan resminya, dijelaskan bahwa para pengguna, yang disebut "Sobat Bumi", dapat mengunggah data spasial menggunakan berbagai format file seperti Shapefile, GeoPackage, hingga layanan WebMap Service (WMS). Data yang diunggah dapat ditampilkan secara rinci, termasuk informasi mengenai persil, ZNT, dan detail nilai bidang tanah.
Fitur pencarian yang disediakan juga sangat mudah digunakan. Pengguna dapat mencari bidang tanah berdasarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), nomor hak, titik koordinat, atau batas wilayah administrasi tertentu. Sistem pencarian yang akurat ini sangat membantu ketika pengguna membutuhkan informasi bidang tanah secara cepat dan tepat.
Tak hanya sebatas pencarian, aplikasi ini juga dilengkapi dengan kemampuan digitasi langsung pada layar. Pengguna dapat mengukur panjang, luas area, membuat analisis isochrone, hingga melakukan perencanaan rute. Data atribut yang tersedia dapat ditampilkan dalam bentuk tabel angka maupun infografis modern, sehingga informasi spasial bisa dipahami dengan lebih visual, menarik, dan mudah dicerna.
BACA JUGA:Di Era Digital Kok Masih Ada Sertipikat Ganda ? Ini Jawabannya !
BACA JUGA:Sertipikat Tanah jadi Modal, UMKM Didorong Naik Kelas Lewat Kolaborasi ATR-BPN dan Kementerian UMKM
Selain itu, pengguna juga memiliki kebebasan untuk mengganti peta dasar sesuai kebutuhan. Pada menu peta interaktif, berbagai peta dasar seperti peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau peta dasar pertanian dapat dipilih. Peta-peta tersebut merupakan produk unggulan ATR/BPN yang mendukung kegiatan perencanaan dan analisis pertanahan.
Kehadiran Bumi ATR BPN mendapat pengakuan nyata dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mungki Hadipratikto, selaku Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, menyampaikan bahwa aplikasi geoportal ini sangat membantu proses pelacakan serta verifikasi aset tanah yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi.
KPK dapat melihat lokasi bidang tanah berikut informasi umum seperti jenis hak, luas, hingga letaknya. Sistem pencarian berdasarkan NIB dan nomor hak memudahkan mereka dalam melakukan cross-check dengan cepat dan memastikan akurasi koordinat. Ketika data bidang tanah di-overlay dengan peta rawan bencana, misalnya gempa bumi, KPK dapat langsung mengenali posisi aset negara yang termasuk dalam zona berisiko tinggi, sedang, ataupun rendah. Hal ini tentu sangat membantu dalam pengelolaan aset negara yang lebih aman dan strategis.