Baca Koran curupekspress Online - bacakorancurup.com

42 Unit SPPG di Jatim Berhenti Beroperasi, Emil: Bayaran Telat

SPPG ilustrasi-ist-

BACAKORANCURUP.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur sedang tersendat. Sebanyak 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 25 kabupaten dilaporkan berhenti beroperasi. Pemicunya tersedatnya layanan SPPG itu akibat faktor tunggal, yakni anggaran dari pusat yang tak kunjung cair. 

Kondisi ini memantik reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tunggakan tersebut segera dilunasi. 

“Kami meminta BGN segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut,” tegas Emil pada Jumat, 26 Desember 2025. 

BACA JUGA:SPPG Polres Rejang Lebong Pastikan Distribusi Makanan Bergizi Aman dan Layak Konsumsi

BACA JUGA: Pemkab Rejang Lebong Fokuskan Pembangunan Empat SPPG di Daerah Terpencil

Sebagai Ketua Satgas MBG Jatim, Emil tak ingin hanya menunggu laporan pasif. Ia telah menginstruksikan satgas di seluruh wilayah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap SPPG yang terdampak. 

Langkah ini dilakukan melalui grup komunikasi khusus yang memantau kondisi operasional secara real-time. Dengan pendataan ini, Pemprov Jatim memiliki basis data yang kuat mengenai unit mana saja yang belum menerima hak pembayarannya untuk disodorkan ke pusat. 

Menurut Emil, pihak BGN saat ini tengah melakukan pembenahan administratif dan teknis. Penghentian sementara operasional di akhir tahun ini justru dianggap sebagai momentum yang tepat untuk merapikan sistem yang ada.  

“Pemerintah pusat sedang melakukan perbaikan agar persoalan serupa tidak terulang saat operasional kembali berjalan penuh nanti,” tambah mantan Bupati Trenggalek tersebut. 

BACA JUGA:BGN Larang Dapur SPPG Dibangun Dekat TPA dan Kandang Hewan, Ini Alasannya!

BACA JUGA:28 SPPG Segera Beroperasi di Provinsi Bengkulu

Pemprov Jatim mematok target mengenai masalah ini. Seluruh tunggakan pembayaran harus tuntas sebelum masa libur sekolah berakhir. Hal ini krusial agar hak siswa untuk mendapatkan asupan gizi tidak terganggu saat masuk sekolah kembali. 

“Harapan kami, begitu libur selesai pada awal Januari 2026, seluruh SPPG sudah normal kembali. Begitu siswa masuk sekolah, program MBG harus sudah siap di meja mereka,” pungkas Emil.

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan