Indonesia Krisis Dokter, Ini Keterangan Menkes RI
Menkes RI-ist-
BACAKORANCURUP.COM - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan Indonesia tengah menghadapi krisis serius kekurangan tenaga dokter dengan rasio hanya 0,4 hingga 0,7 dokter per 1.000 penduduk, Kamis, 8 Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat kunjungan dan peluncuran Fakultas Kedokteran dan Profesi Universitas Muhammadiyah Magelang di Auditorium Kampus I UNIMMA, Tidar, Magelang, Jawa Tengah.
Ia menyebut posisi Indonesia berada di peringkat kedelapan di ASEAN dan menjadi negara dengan rasio dokter terendah di antara negara G20. Menurut Budi, berdasarkan standar World Health Organization dan World Bank, negara berpendapatan menengah bawah seharusnya memiliki rasio minimal satu dokter per 1.000 penduduk. Sementara rata-rata dunia telah mencapai 1,76 dokter per 1.000 penduduk.
BACA JUGA: Pilihan Baru, Oleh: Dahlan Iskan
BACA JUGA:Prabowo Evaluasi Program MBG!
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan sekitar 280.000 dokter. Namun, jumlah dokter yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan nasional sehingga menimbulkan kesenjangan layanan kesehatan di berbagai daerah. Menkes menyebut untuk mengejar standar minimal tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 140.000 dokter. Sementara itu, kapasitas produksi lulusan kedokteran saat ini masih terbatas, yakni sekitar 12.000 hingga 14.000 dokter umum dan 2.700 dokter spesialis per tahun.
Dengan kondisi tersebut, Budi memperkirakan Indonesia akan tertinggal sekitar 12 tahun dari standar minimal WHO jika tidak dilakukan percepatan signifikan. Selain jumlah, persoalan distribusi tenaga kesehatan juga menjadi tantangan besar. Ia menjelaskan sebagian besar fakultas kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Maluku dan Nusa Tenggara terus mengalami kekurangan dokter. Oleh karena itu, pembukaan fakultas kedokteran baru harus diprioritaskan di luar Jawa.
“Pembukaan fakultas kedokteran baru harus diprioritaskan di luar Jawa,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir menyatakan kesiapan Muhammadiyah untuk mendukung percepatan pemenuhan dokter nasional. Saat ini, Muhammadiyah memiliki 164 perguruan tinggi dan telah mengelola 23 fakultas kedokteran.
Haedar menyebut jika pemerintah membutuhkan hingga 83 fakultas kedokteran, Muhammadiyah siap mengambil peran selama regulasi lebih adaptif dan mendukung percepatan. Ia menilai pengalaman Muhammadiyah saat pandemi Covid-19 menjadi bukti kemampuan bergerak cepat.
“Kalau bertahap dari 23 menjadi 53 dulu, insyaAllah bisa. Pengalaman pandemi menunjukkan kami mampu bergerak cepat,” ujarnya.
BACA JUGA: Enam Kursi Strategis JPTP Pemkab Rejang Lebong Masih Kosong, Termasuk Sekda
BACA JUGA: Awal 2026, Sampah Menumpuk, Pemerintah Diminta Ambil Sikap
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Lilik Andriyani menyampaikan bahwa pembukaan Fakultas Kedokteran UNIMMA merupakan kontribusi konkret dalam pemerataan tenaga medis nasional. Fakultas tersebut telah masuk dalam rencana strategis UNIMMA selama tiga periode dan akhirnya terealisasi pada tahun ini.
“Kami berharap lahir dokter yang profesional, beretika, berempati, serta membawa nilai Islam berkemajuan,” kata Lilik Andriyani.