ATR/BPN Pacu Layanan Pertanahan, Ini Kata Menteri Nusron

BACAKORANCURUP.COM - Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ini merupakan target ambisius pihaknya yang salah satinya adalah menuntaskan seluruh berkas tahun 2025 hingga mendekati nol.

 “Selama satu kuartal terakhir, jumlah berkas berhasil ditekan hingga 22 ribu. Ini progres positif, tetapi target kita jelas berkas tahun 2025 harus zero,” ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir kuartal I 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Nusron meminta Kantor Wilayah BPN di daerah yang masih memiliki tunggakan berkas segera menggelar rapat percepatan. 

Ia menetapkan tenggat waktu ketat, yakni akhir Mei 2026 untuk penyelesaian berkas kuartal I 2025, dan akhir Juni 2026 untuk kuartal II 2025. 

Selain percepatan, Menteri Nusron juga mendorong pembenahan sistem agar permasalahan serupa tidak terulang. Ia meminta jajaran, mulai dari direktorat teknis hingga pusat data, menyusun strategi pencegahan berbasis teknologi dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP).

“Kita harus cleansing berkas secara sistematis. Setelah itu, pastikan ada mitigasi, baik melalui sistem IT maupun perbaikan SOP, agar penumpukan tidak terjadi lagi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan tren penyelesaian berkas menunjukkan peningkatan signifikan. 

 Hingga saat ini, jumlah berkas yang berhasil dikurangi mencapai lebih dari 12 ribu, meskipun sempat terhambat libur panjang hari raya.

Ary Sucaya, kendala utama penyelesaian berkas antara lain sengketa lahan, permasalahan batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi pemohon.Rapim ini turut diikuti para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta seluruh kepala kantor wilayah BPN dari berbagai provinsi, baik secara luring maupun daring. 

Pemerintah optimistis, dengan strategi terpadu dan disiplin target, pelayanan pertanahan nasional akan semakin cepat, transparan, dan akuntabel.