Komisi I Hearing Bahas BPJS, Komisi III Soal Infrastruktur

Reporter: Nike |

Editor: Radian |

Senin , 13 Jan 2025 - 19:47

Komisi III Bahas Infrastruktur bersama Dinas PUPRPKP-NIKE/CE -

komisi i hearing bahas bpjs, komisi iii soal infrastruktur                            bacakorancurup.com - komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten rejang lebong, melaksanakan hearing terkait persoalan dengan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan yang ada di rejang lebong.
adapun hearing dilakukan bersama dengan pihak rumah sakit umum daerah (rsud) rejang lebong, bpjs rejang lebong, dinas kesehatan rejang lebong, dan juga tapd rejang lebong.
"kita duduk bersama untuk membahas sejumlah persoalan yang memang berkenaan dengan layanan yang terhambat lantaran aturan dari pihak bpjs yang ada," sampai ketua komisi i dprd rejang lebong, dalam hering, dengan didampingi ketua dprd rejang lebong juliansyah yayan, seketaris tapd rejang lebong andy ferdian, dan anggota komisi i dprd rejang lebong m ali st, apriyadi, endang ismiranda, beni heryanto, ari wibowo, je ahmad rafif ghali sh, titin sumarni, rosni harwana, kemarin di rejang lebong.
dikatakannya, jika ada 4 persoalan yang sangat prinsip yang terjadi di rsud rejang lebong yang terkendala lantaran adanya larangan dari bpjs.
baca juga:seluruh senpi milik personel polres diperiksa
baca juga:pemdes air meles bawah usulkan 3 kegiatan prioritas di musrenbang kecamatan
sehingga tidak optimalnya pelayanan di rsud. bahkan rsud curup harus menolak pasien akibat hal tersebut.
adapun 4 poin tersebut, yakni pasien katarak hanya dapat diklaim untuk pengobatan 20 orang dalam 1 bulan, adanya 144 penyakit yang tidak dapat dicover bpjs kesehatan di rsud curup, pembatasan pelayanan cuci darah atau hd. serta lamanya proses bpjs membuat rejang lebong kehilangan peluang kerjasama dari dokter praktek jantung.'
hearing komisi i bersama dengan rsud, dinkes dan bpjs kesehatan.--
"inikan sangat menyulitkan rumah sakit kita, dengan itu kita duduk bersama untuk mendengarkan, sehingga ada solusi yang bisa dicairkan atau dipecahkan," jelasnya.
hal ini sendiri dilakukan hering jangan sampai adanya masyarakat rejang lebong yang dirugikan, sedangkan saat ini rejang lebong sudah uhc, dengan kata lain seluruh masyarakat sudah terdaftar dalam bpjs kesehatan di rejang lebong, yang dibayar oleh pemkab rejang lebong.
"kita sudah uhc, namun bpjs terlalu banyak mengeluarkan aturan yang tidak jelas, sehingga ini berdampak pada lini pelayanan yang merugikan masyarakat rejang lebong," ungkapnya.
sementara itu ketua dprd rejang lebong juliansyah yayan menyampaikan, jika pemanggilan pada jajaran opd dan bpjs kesehatan tersebut tentu, untuk menyelesaikan persoalan pada lini tersebut, dengan harapan tidak ada masyarakat kecil yang dirugikan.
'"ini salah satu langkah kita menerima dan menjalankan apa yang menjadi keluhan masyarakat di rejang lebong, terutama pada lini rsud curup, termasuk persoalan bpjs kesehatan, sehingga tidak merugikan masyarakat," pungkasnya.
 
komisi iii bahas pembangunan infrastruktur
sementara itu dihari yang sama, komisi iii dprd juga menggelar hearing bersama dinas puprpkp.
hal ini guna memastikan pembangunan infrastruktur dari penambahan alokasi dengan regulasi terbaru.
"kita sudah melakukan pembahasan dan duduk bersama dengan puprpkp, guna mengetahui pembangunan apa saja yang dimasukkan dalam penambahan alokasi anggaran yang terbaru," sampai koordinator komisi iii dprd rejang lebong, lukman effendi yang juga wakil ketua ii dprd rejang lebong didampingi ketua komisi iii dprd rizal tahsin, dan anggota komisi iii dprd rl surya st, anton doriska, nirwan paraji, agung mangku alam, saibani, benny sanjaya, kemarin di rejang lebong.
dikatakannya, jika sesuai dengan yang disampaikan komisi iii beberapa waktu lalu, jika adanya  aturan dan intruksi terbaru dari presiden indonesia, adanya anggaran harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dari pemangkasan perjalanan dinas di masing - masing instansi yang ada di rejang lebong.
"kita perlu mengetahui dengan jelas, alokasi tersebut dialokasikan untuk pembangunan apa saja," jelasnya.
saat ini untuk wilayah kota di rejang lebong, bicara infrastruktur jalan bisa dikatakan, tidak ada lagi jalan dengan kerusakan parah, namun puprpkp rejang lebong, telah menjelaskan terkait hal tersebut, yang saat ini dalam proses.
dimana sedikit banyaknya anggaran tersebut cukup mengcover usulan pokir dprd rejang lebong, yang telah cukup lama diusulkan.
"dan saat ini kita sudah berbincang, secara garis besar kita sudah mendapatkan, dan ini akan kita bahas lebih lanjut nantinya," pungkasnya.
sementara itu ketua komisi iii rizal tahsin menambahkan jika rapat yang dilakukan bersama dinas puprpkp rejang lebong juga terkait dengan penambahan anggaran pembangunan infrastruktur senilai rp. 21 miliar yang dialokasikan dari dana sppd perjalanan dinas eksekutif.
adapun penambahan anggaran sendiri tidak merubah usulan yang telah terdapat pada s ipd kabupaten rejang lebong namun penambahan sendiri dilakukan pada lokus yang sama yang memang sudah ter entry pada sipd namun belum terealisasi atau belum dimasukkan pada apbd 2025 lalu.
“kurang lebih ada 21 miliar penambahan kegiatan pembangunan bisik pada bidang bina marga pupr kabupaten rejang lebong yang telah ter entry ke dalam sipd  tahun 2025,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 14 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan