Sidang Putusan Dismissal Pilkada Digelar 11-13 Februari

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Kamis , 23 Jan 2025 - 18:26

Ist Ketua Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memimpin Sidang PHPU 2024 di MK, Kamis, 23 Januari 2025.--

sidang putusan dismissal pilkada digelar 11-13 februari                            bacakorancurup.com - mahkamah konstitusi (mk) kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilu (phpu) pilkada 2024, kamis, 23 januari 2025.
ketua mk suhartoyo menyatakan batasan jumlah saksi dan ahli yang dapat dihadirkan dalam sidang pembuktian untuk perkara sengketa pilkada tersebut.
untuk sidang sengketa pilgub hanya boleh maksimal 6 orang, sementara pilbup dan pilwali hanya 4 orang.
"ini bisa digabung antara saksi dan ahlinya, sepanjang tidak melebihi maksimal tadi: untuk provinsi enam dan untuk kabupaten/kota empat," kata suhartoyo saat sidang lanjutan sengketa pilkada 2024 pada panel i di mk.
baca juga:bea administrasi bangun rumah resmi nol rupiah, berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rp 8 juta atau kurang
baca juga:dpr ri usul revisi uu minerba
menurutnya, saksi dan ahli tersebut hanya bisa diajukan oleh pihak yang perkaranya dinyatakan tidak gugur. 
berdasarkan peraturan mk nomor 14 tahun 2024, sidang pembacaan putusan gugur atau tidaknya suatu perkara (dismissal) dijadwalkan pada 11–13 februari 2025.
suhartoyo menambahkan, daftar identitas, keterangan saksi, keterangan ahli, serta cv diajukan ke mk paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. 
kemudian, berkaitan dengan inzage alias pemeriksaan kelengkapan atau mempelajari berkas perkara baru bisa dilakukan setelah perkaranya dipastikan masuk pada tahap pembuktian.
sementara itu, wakil ketua mk saldi isra yang memimpin sidang panel ii menjelaskan bahwa komposisi saksi atau ahli yang akan dihadirkan bergantung pada kebutuhan masing-masing pihak. 
“khusus untuk ahli, harus mendapatkan izin dari atasan. jadi, boleh saksi semuanya, boleh ahli semuanya, boleh separuh-separuh," ungkapnya.
sidang pembuktian tersebut dijadwalkan pada 14–28 februari 2025. agendanya, majelis hakim mk akan mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.
setelah itu, pada tanggal 3–6 maret 2025, majelis akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (rph) untuk membahas hasil sidang pembuktian dan menyusun putusan. 
adapun sidang pengucapan putusan akhir sengketa pilkada 2024 direncanakan pada 7–11 maret 2025.
seperti diketahui, total perkara sengketa pilkada atau juga dikenal dengan istilah perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (php kepala daerah) pada 2024 mencapai 310 perkara. 
jumlah itu terdiri atas 23 perkara pemilihan gubernur, 238 perkara pemilihan bupati, dan 49 perkara pemilihan wali kota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 24 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan