4.100 Warga Belum Miliki Rumah

BACAKORANCURUP.COM - Direktur Penyediaan Lahan, Perizinan dan Pengujian Perumahan Pedesaan Kementerian PKP RI, Yulianto Rahadi Utamo MM dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kepahiang untuk mendapatkan data akurat terkait kebutuhan rumah untuk masyarakat.

Diketahui dari data sementara ada 4.100 warga di Kabupaten Kepahiang yang belum mempunyai rumah.

Dengan kondisi ini diharapkan Pemkab Kepahiang melalui Dinas PUPR dapat memvalidasi data tersebut, sehingga bisa menjadi prioritas ke depan untuk mendapatkan bantuan program rumah murah dari pemerintah pusat.  

Yulianto Rahadi Utomo dalam rapat koordinasi (Rakor) percepatan capaian program nasional 3 juta rumah di aula Vicon Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang menjelaskan, program nasional ini bertujuan untuk memberikan akses masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan perumahan layak huni.  

"Program 3 juta rumah tidak menyediakan rumah gratis, akan tetapi program ini adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan harga murah. Sehingga sangat terjangkau dengan kemampuan keuangan warga meski berpenghasilan rendah," tegas Yulianto.  

Lebih lanjut Yulianto mengatakan, program ini akan berkolaborasi dengan perusahaan memiliki CSR yang dapat dimanfaatkan untuk program perumahan. Kemudian kerjasama dengan NJO yang bergerak di bidang perumahan. Dengan adanya kerjasama lintas sektoral baik pemerintah maupun swasta maka akan sangat mungkin bisa menyediakan rumah harga murah untuk masyarakat.  

"Apalagi bila pemerintah daerah bisa menyediakan lahan untuk di bangun perumahan. Nantinya pasti harga rumah itu sangat terjangkau untuk masyarakat, disinilah kita harapkan data valid dari pemerintah daerah," tutur Yulianto  

Yulianto mengapresiasi program Bupati Kepahiang yang sudah membebaskan retribusi, PBB dan BPHTB. Sehingga program nasional 3 juta rumah sangat mungkin ada di Kabupaten Kepahiang.

"Bupati Kepahiang sudah menertibkan bebas retribusi, PBB dan BPHTB. Rakor ini adalah pendataan perumahan, dengan keterbatasan anggaran berupaya memperoleh anggaran diluar APBN. Maka dibutuhkan data valid, agar saat kami mendapatkan dana nanti pengeluaran program tepat sasaran dan daerah terkait memiliki kesiapan kelengkapan berkas yang dibutuhkan," tutupnya.

Sementara Bupati Kepahiang, H Zurdi Nata SIP. Zurdi Nata mengatakan, Dinas PUPR bersama Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Kepahiang harus dapat menuntaskan pendataan terkait kebutuhan rumah masyarakat. Baik warga yang belum memiliki tempat tinggal maupun jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), agar kedepan data tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian PKP RI.  

"Validitas data itu sangat penting, sehingga pemerintah pusat bisa menyalurkan program perumahan di Kabupaten Kepahiang," ungkap Zurdi Nata.