Ini Penjelasan Komisi II DPR RI Soal Polemik Pulau di Indonesia

Reporter: Gale |

Editor: A Gafur |

Sabtu , 28 Jun 2025 - 20:53

Ist Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut sejumlah polemik pulau-pulau di Indonesia terjadi akibat pemekaran provinsi.--

BACAKORANCURUP.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut polemik pulau-pulau di Indonesia terjadi akibat pemekaran provinsi.

Ia mengatakan pemekaran Provinsi tersebut membuat batas wilayah akhirnya juga berubah.

"Jadi begini kan ini memang belum selesai. Akibat pemekaran, dulu kan provinsi kita masih sedikit. Karena pemekaran provinsi, akhirnya batas wilayah juga berubah. Karena batas wilayah berubah, ada yang masuk ke wilayah ini," kata Bahtra di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya akan mencari solusi bersama pemerintah untuk memperbaiki polemik tersebut.

"Jadi memang harus kita bereskan ke depan. Dan saya pikir DPR bersama pemerintah nanti akan memperbaiki semua itu. Karena jangan kan ini batas antarprovinsi. Batas antar kabupaten, antar desa aja banyak yang belum tuntas. Jadi insyaallah akan beres semuanya," imbuh dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku, setidaknya 43 pulau di Indonesia yang tercatat dalam sengketa.

Sebanyak 21 diantaranya ada di wilayah Jawa Timur dan 22 lainnya di Kepulauan Riau.

"Jadi ada 43 pulau di seluruh Indonesia yang saat ini tercatat dalam sengketa. Ada sengketa di dalam wilayah provinsi, ada sekitar 21 itu di Jawa Timur dan ada sengketa antar provinsi di Kepulauan Riau ada sekitar 22 gitu," kata Bima di Kampus IPDN, Senin, 23 Juni 2025.

Bima menjelaskan, pola sengketa yang terjadi memiliki kemiripan dengan yang sebelumnya pernah terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara.

Dimana, satu pihak itu telah memiliki bukti-bukti secara historis, sementara pihak lain belum melakukan pendaftaran.

"Sengketa ini kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti historis oleh masing-masing pihak," ungkapnya.

Mantan Walikota Bogor ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang bisa dimiliki secara penuh oleh individu.

ini penjelasan komisi ii dpr ri soal polemik pulau di indonesia                             bacakorancurup.com - wakil ketua komisi ii dpr ri bahtra banong menyebut polemik pulau-pulau di indonesia terjadi akibat pemekaran provinsi.
ia mengatakan pemekaran provinsi tersebut membuat batas wilayah akhirnya juga berubah.
"jadi begini kan ini memang belum selesai. akibat pemekaran, dulu kan provinsi kita masih sedikit. karena pemekaran provinsi, akhirnya batas wilayah juga berubah. karena batas wilayah berubah, ada yang masuk ke wilayah ini," kata bahtra di jakarta, jumat, 27 juni 2025.
politisi partai gerindra ini mengatakan pihaknya akan mencari solusi bersama pemerintah untuk memperbaiki polemik tersebut.
baca juga:israel serang gaza dan lebanon di tengah krisis kemanusiaan
baca juga:hari bhayangkara ke-79, harapan nu untuk polri 
"jadi memang harus kita bereskan ke depan. dan saya pikir dpr bersama pemerintah nanti akan memperbaiki semua itu. karena jangan kan ini batas antarprovinsi. batas antar kabupaten, antar desa aja banyak yang belum tuntas. jadi insyaallah akan beres semuanya," imbuh dia.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto mengaku, setidaknya 43 pulau di indonesia yang tercatat dalam sengketa.
sebanyak 21 diantaranya ada di wilayah jawa timur dan 22 lainnya di kepulauan riau.
"jadi ada 43 pulau di seluruh indonesia yang saat ini tercatat dalam sengketa. ada sengketa di dalam wilayah provinsi, ada sekitar 21 itu di jawa timur dan ada sengketa antar provinsi di kepulauan riau ada sekitar 22 gitu," kata bima di kampus ipdn, senin, 23 juni 2025.
bima menjelaskan, pola sengketa yang terjadi memiliki kemiripan dengan yang sebelumnya pernah terjadi antara aceh dan sumatera utara.
dimana, satu pihak itu telah memiliki bukti-bukti secara historis, sementara pihak lain belum melakukan pendaftaran.
"sengketa ini kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti historis oleh masing-masing pihak," ungkapnya.
mantan walikota bogor ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun pulau di indonesia yang bisa dimiliki secara penuh oleh individu.
hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur persentase kepemilikan dan jenis pemanfaatan pulau.
“tidak ada pulau di republik ini yang bisa dikuasai atau dimiliki oleh pribadi secara 100 persen. pencatatan dan kepemilikan dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini atr/bpn. apakah masuk dalam wilayah konservasi, disewa, atau dikuasai oleh negara, semua harus tercatat dengan jelas,” ujarnya.
untuk itu, kementerian dalam negeri akan memastikan koordinasi intensif dengan kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) serta pemerintah daerah.
tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada wilayah yang terlepas tanpa melalui prosedur hukum, serta menjamin pencatatan dan administrasi kepemilikan dilakukan secara rapi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“kemendagri akan pastikan berkoordinasi dengan atr/bpn dan pemerintah daerah untuk memastikan, pertama, tidak ada wilayah kita yang lepas tanpa prosedur hukum. kedua, pencatatannya harus rapi dan sesuai hukum yang berlaku di indonesia,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 29 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan