Tingkat Kesadaran Bayar PBB-P2 Masih Rendah

BACAKORANCURUP.COM - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Padahal, sosialisasi kewajiban pembayaran pajak telah dilakukan sejak awal tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKD Rejang Lebong, Andi Ferdian, melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pendapatan, Oki Mahendra.

"Sejauh ini memang tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Rejang Lebong tergolong rendah," ucapnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, kepatuhan masyarakat desa dalam membayar PBB-P2 justru lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kota.

BACA JUGA:Kunjungan ke Bukit Kaba Meningkat, Pendaki Diimbau Waspada Hipotermia

BACA JUGA:5 Calon Rektor Unib Lolos Verifikasi Administrasi

"Kesadaran masyarakat di desa lebih tinggi, salah satunya karena Pemkab telah menetapkan syarat pencairan Dana Desa (DD), yakni desa harus lunas PBB-P2 terlebih dahulu," jelas Oki.

Diberitakan sebelumnya, BPKD mencatat jumlah tunggakan PBB-P2 yang tersebar di 156 desa dan kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun terakhir telah mencapai Rp 3,2 miliar. Tunggakan tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dan akan terus ditagih kepada para wajib pajak.

"Wajib pajak yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 1 persen dari total tagihan yang belum dibayarkan," tambah Oki.

Berdasarkan data BPKD, Kecamatan Curup Tengah menjadi wilayah dengan jumlah penunggak tertinggi, yakni sebanyak 5.727 orang, dengan nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp 348 juta.

Disusul oleh Kecamatan Curup dengan 2.503 orang penunggak dan total tagihan sebesar Rp 193,2 juta, serta Kecamatan Curup Timur sebanyak 2.079 orang dengan tunggakan sebesar Rp 98,8 juta.

Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah