Batas Usia Pensiun ASN Diubah! Cek Jabatan & Usia Terbarunya di Sini

Reporter: Lola Angraeni |

Editor: radian |

Senin , 14 Jul 2025 - 10:00

IST ASN--

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaru, yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023, menandai langkah penting dalam upaya reformasi birokrasi dan manajemen sumber daya manusia di sektor publik.

Kebijakan ini tidak hanya membawa semangat pembaruan, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek, terutama dalam hal batas usia pensiun bagi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu poin strategis dalam regulasi terbaru ini adalah penyesuaian batas usia pensiun yang mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2025.

Aturan ini secara langsung menggantikan ketentuan sebelumnya yang cenderung bersifat seragam dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan jenjang jabatan serta peran yang diemban oleh ASN.

Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan sistem manajemen ASN yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Dengan penyesuaian batas usia pensiun, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan kontribusi para ASN sesuai dengan kapasitas dan jenjang jabatannya, serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan dalam struktur birokrasi nasional.

Sementara itu, regulasi ini turut memberikan jaminan hukum dan kejelasan terkait masa kerja bagi para ASN, khususnya bagi PPPK yang selama ini sering dihadapkan pada ketidakpastian mengenai status kepegawaian dan usia pensiun mereka.

Untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun kini ditetapkan secara lebih rinci dan spesifik berdasarkan jabatan yang diemban. Pembagian ini mencakup jabatan manajerial dan non-manajerial.

1. Jabaran Manajerial

• Pejabat Pimpinan Tinggi Utama : usia pensiun 60 tahun

• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : usia pensiun 60 tahun

batas usia pensiun asn diubah! cek jabatan & usia terbarunya di sini                            bacakorancurup.com - pemerintah indonesia melalui pengesahan undang-undang aparatur sipil negara (asn) yang terbaru, yaitu undang-undang ri nomor 20 tahun 2023, menandai langkah penting dalam upaya reformasi birokrasi dan manajemen sumber daya manusia di sektor publik.
kebijakan ini tidak hanya membawa semangat pembaruan, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek, terutama dalam hal batas usia pensiun bagi aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
salah satu poin strategis dalam regulasi terbaru ini adalah penyesuaian batas usia pensiun yang mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2025.
aturan ini secara langsung menggantikan ketentuan sebelumnya yang cenderung bersifat seragam dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan jenjang jabatan serta peran yang diemban oleh asn.
baca juga:arti garis merah di drama korea “s line” ternyata mengejutkan ! ini sinopsis dan fakta lengkapnya
baca juga:tunjangan guru non asn naik rp 500 ribu, total terima rp 2 juta per bulan
pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan sistem manajemen asn yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.
dengan penyesuaian batas usia pensiun, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan kontribusi para asn sesuai dengan kapasitas dan jenjang jabatannya, serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan dalam struktur birokrasi nasional.
sementara itu, regulasi ini turut memberikan jaminan hukum dan kejelasan terkait masa kerja bagi para asn, khususnya bagi pppk yang selama ini sering dihadapkan pada ketidakpastian mengenai status kepegawaian dan usia pensiun mereka.
untuk kalangan pegawai negeri sipil, batas usia pensiun kini ditetapkan secara lebih rinci dan spesifik berdasarkan jabatan yang diemban. pembagian ini mencakup jabatan manajerial dan non-manajerial.
 
1. jabaran manajerial
• pejabat pimpinan tinggi utama : usia pensiun 60 tahun
• pejabat pimpinan tinggi madya : usia pensiun 60 tahun
• pejabat pimpinan tinggi pratama : usia pensiun 60 tahun
• pejabat administrator : usia pensiun 58 tahun
• pejabat pengawas : usia pensiun 58 tahun
 
2. jabatan non-manajerial
• pejabat pelaksana : usia pensiun 58 tahun
• jabatan fungsional : usia pensiun bervariasi sesuai ketentuan sektoral, namun secara umum :
 
1. ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya : usia pensiun 60 tahun
2. ahli utama : usia pensiun 65 tahun
penetapan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap spesialisasi keahlian, di mana pejabat fungsional yang memiliki kualifikasi tertentu dapat mengabdi lebih lama untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
perubahan signifikan juga terjadi pada pegawai berstatus pppk, yang kini mendapatkan pengakuan lebih kuat dalam sistem kepegawaian nasional. dalam regulasi asn yang terbaru, penetapan usia pensiun bagi pppk disesuaikan dengan kategori jabatan yang dijalankan, mengikuti pola yang berlaku bagi pns.
mengacu pada pasal 55 dalam undang-undang asn nomor 20 tahun 2023, ketentuan mengenai usia pensiun bagi pppk dirumuskan sebagai berikut :
• pejabat pimipinan tinggi (utama dan madya) : pensiun pada usia 60 tahun
• pejabat administrator : pensiun pada usia 58 tahun
• pejabat pelaksana dan jabatan non-manajerial lainnya : pensiun pada usia 58 tahun
 
sebelumnya, usia pensiun pppk secara umum ditetapkan seragam pada usia 58 tahun tanpa membedakan jenjang jabatan. namun dengan regulasi baru ini, perbedaan tanggung jawab kerja kini menjadi dasar penetapan usia pensiun, yang diharapkan mendorong motivasi serta memperkuat profesionalisme pppk.
perubahan usia pensiun ini menimbulkan konsekuensi penting, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. bagi kalangan pns, kebijakan ini tidak hanya memberi batasan yang lebih realistis terkait masa bakti, tetapi juga membuka peluang percepatan regenerasi birokrasi, khususnya dalam jabatan struktural.
sementara itu, bagi pppk, adanya ketentuan yang lebih jelas memperkuat status kerja dan kepastian masa depan, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. ini menjadi bentuk afirmasi bahwa pppk bukan lagi tenaga kerja sementara tanpa kejelasan arah karier.
sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan regulasi ini, pemerintah melalui badan kepegawaian negara (bkn) serta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) terus melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh instansi pusat maupun daerah. upaya ini dilakukan agar seluruh asn memahami dengan baik perubahan yang terjadi, serta dapat melakukan perencanaan karier dan masa pensiun secara matang.
diharapkan, melalui pengaturan batas usia pensiun yang lebih terstruktur dan berbasis jabatan, pengelolaan asn di indonesia ke depan menjadi lebih modern, efektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip meritokrasi serta kebutuhan organisasi pemerintah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 7 JANUARI 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan