Kasus Beras Oplosan Harus Diusut Tuntas, Kerugian Negara Capai Rp1.000 Triliun

BACAKORANCURUP.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan sikap tegasnya terhadap praktik nakal pengoplosan beras bersubsidi yang selama ini merugikan negara. Dalam pidatonya di acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7), Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera mengusut dan menindak tegas para pelaku.

“Saya sudah tugaskan Kapolri dan Jaksa Agung untuk usut, tindak, dan sita seluruh kasus pengoplosan beras. Ini bukan perkara sepele. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Presiden dalam pidatonya yang disambut riuh para peserta.

Menurut Presiden Prabowo, praktik mengganti label beras subsidi menjadi beras premium dan menjualnya dengan harga lebih tinggi adalah bentuk kejahatan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa negara sudah menggelontorkan dana besar untuk subsidi pupuk, benih, dan pestisida, yang seharusnya dinikmati petani dan masyarakat kecil.

“Begitu sudah digiling, beras subsidi diganti labelnya jadi premium, lalu dijual lebih mahal Rp5.000 hingga Rp6.000. Ini jelas pidana. Ini adalah bentuk penipuan terhadap rakyat,” ucap Prabowo geram.

BACA JUGA:Prabowo Luncurkan Logo HUT RI ke-80, Desain Simpel, Makna Mendalam !

BACA JUGA:Prabowo Ingatkan Kedaulatan dan Kehormatan Bangsa di Pundak Perwira Remaja

Presiden juga menyebut bahwa jika praktik seperti ini dibiarkan, kerugian negara bisa mencapai angka fantastis. Ia memperkirakan potensi kerugian mencapai Rp100 triliun per tahun. Jika dibiarkan selama lima tahun, total kerugian negara bisa menembus angka Rp1.000 triliun.

“Bayangkan, Rp1.000 triliun itu cukup untuk memperbaiki semua sekolah, rumah sakit, dan pondok pesantren di Indonesia. Uang sebesar itu bisa membangun masa depan bangsa, bukan dikorupsi lewat beras oplosan,” ujar Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan berdiri tegak melindungi kepentingan rakyat kecil. Ia menyebut bahwa pangan adalah sektor vital yang tak boleh dikuasai oleh mafia.

“Ini bukan hanya tentang hukum. Ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan rakyat kecil tertindas oleh mafia pangan,” pungkasnya.