Pengangguran Sarjana Tembus Angka Sejuta, Ini Desakan Pada Sistem Pendidikan
ist Ilustrasi.--
BACAKORANCURUP.COM - Jumlah pengangguran dari kalangan sarjana Indonesia tembus 1.010.652 orang pada tahun ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kondisi tersebut sebagai krisis struktural yang menunjukkan ketimpangan antara pendidikan dan dunia kerja.
“Kita menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejuta lulusan sarjana masih kesulitan mendapatkan kerja,” kata Puan, dikutip Jumat, 18 Juli 2025.
Ia menilai sistem pendidikan nasional belum terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta jiwa atau 4,76 persen dari total angkatan kerja.
BACA JUGA:Kemenag Luncurkan Kurikulum Berbasis Cinta, Ini Tujuannya
BACA JUGA:Pelajaran soal Gizi, Bakal Masuk Kurikulum Pendidikan
Perinciannya: lulusan SD–SMP sebesar 2,42 juta orang, SMA 2,04 juta, SMK 1,63 juta, diploma 177 ribu, dan universitas 1,01 juta jiwa.
Puan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, termasuk kampus dan SMK.
“Kampus dan SMK harus jadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” ujar mantan Menko PMK itu.
Untuk menjembatani ketimpangan tersebut, ia mengusulkan pendirian National Skill Center di berbagai wilayah strategis.
Fungsinya fokus pada pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), khususnya untuk menghadapi tantangan teknologi digital, logistik, pertanian modern, dan energi terbarukan.
Ia juga mendorong pemerintah membangun platform digital lintas kementerian yang mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real time. Kementerian yang dimaksud termasuk Kemenaker, Bappenas, Kemendikbud, Kemenperin, dan BKPM.
“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan selesai,” ujar Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan bahaya kegagalan memanfaatkan bonus demografi. Jika tidak ditangani, hal ini akan menimbulkan beban sosial dan ekonomi di masa mendatang.