Pemkab Rejang Lebong Evaluasi Aset Daerah, Rancang Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menggelar rapat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya yang menyangkut pemanfaatan aset daerah tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Rapat ini dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah, Pranoto Majid, diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pranoto menjelaskan bahwa Bupati Rejang Lebong menaruh perhatian serius terhadap aset daerah yang belum dikelola secara maksimal. Menurutnya, sejumlah aset, terutama yang tidak bergerak, masih belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BACA JUGA:IAIN Curup Siap Bertransformasi Menjadi UIN pada 2026

BACA JUGA:Pemdes Lubuk Kembang Gelar Sertifikasi Tahap Pertama DD

“Pak Bupati meminta agar aset-aset daerah ini dievaluasi secara menyeluruh. Kita ingin tahu apa yang menyebabkan capaian PAD dari aset tersebut belum optimal,” kata Pranoto.

Ia menambahkan, jika memungkinkan, pengelolaan aset tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Namun untuk itu, diperlukan perubahan pada Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

“Maka dari itu, kita memanggil OPD-OPD yang memiliki aset agar dikaji bersama. Kita harus melihat mana yang bisa dipihak-ketigakan, atau tetap dikelola secara konvensional melalui mekanisme retribusi,” jelasnya.

Pranoto menyebutkan, aset-aset tidak bergerak tersebut tersebar di seluruh OPD, namun jumlah terbanyak berada di bawah kewenangan Dinas Pertanian. Saat ini, kajian masih terus dilakukan untuk mencari pola pengelolaan yang paling tepat agar bisa mendatangkan PAD secara signifikan bagi Kabupaten Rejang Lebong.

“Intinya, kita ingin aset daerah ini benar-benar produktif. Kalau bisa dikerjasamakan, tentu akan kita lakukan sesuai aturan, agar PAD kita semakin meningkat,” tutupnya