Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Ini Kata Bupati Fikri
Rakor inflasi serta mendengarkan arahan Mendagri diruang rapat Bupati Rejang Lebong.-Razik/CE -
BACAKORANCURUP.COM – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan Bupati Rejang Lebong, M. Fikri, SE, MAP, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 sekaligus mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait situasi terkini via zoom, Selasa (2/9).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para unsur Forkopimda Kabupaten Rejang Lebong.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fikri menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif agar harga sembako tidak mengalami lonjakan yang dapat memberatkan masyarakat.
BACA JUGA:Marbot Masjid Asal Benteng Raih Tiket Umrah Gratis, Jalan Sehat Merah Putih
BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa IAIN Curup Audiensi dengan DPRD Rejang Lebong, Sepakati Empat Poin Tuntutan
“Saat ini kita bekerja sama dan terus melakukan pemantauan, jangan sampai ada situasi yang membuat harga kebutuhan pokok meningkat secara signifikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga di pasaran,” tegas Bupati Fikri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemkab Rejang Lebong telah menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang bekerja sama dengan Perum Bulog. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan angka inflasi di wilayah Rejang Lebong.
“Kegiatan pasar murah yang kita gelar bersama Bulog merupakan salah satu langkah konkret untuk menekan inflasi dan membantu masyarakat, khususnya menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan ketika kebutuhan pokok biasanya meningkat,” jelasnya.
Dengan adanya langkah preventif ini, Pemkab Rejang Lebong optimistis dapat menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.