DPRD Rejang Lebong Gelar Paripurna KUA-PPAS, Defisit Anggaran Hingga Rp259,7 Miliar

BACAKORANCURUP.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Rejang Lebong, Senin (15/9).

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa kondisi anggaran daerah mengalami defisit riil sebesar Rp259.763.568.530,01.

Angka tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak karena dinilai cukup besar dan berpotensi mengganggu rencana pembangunan daerah ke depan.

Bupati Rejang Lebong, M. Fikri, S.E., M.AP., menyampaikan bahwa defisit anggaran memang harus segera diselesaikan. “Defisit ini masih ada waktu untuk kita bahas bersama.

BACA JUGA:Realisasi PAD Rejang Lebong Baru 47 Persen, Pemkab Genjot Pemungutan Jelang Akhir Tahun

BACA JUGA:Bupati Rejang Lebong Dorong Tripartit Rumuskan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan

Prinsipnya, nanti harus tetap 0. Maka dari itu, kita harus bekerja sama dengan Badan Anggaran DPRD untuk melihat mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda,” ujar Bupati Fikri.

Selain masalah defisit, belanja pegawai juga mendapat sorotan. Dalam rancangan KUA-PPAS, alokasi belanja pegawai mencapai Rp870 miliar. Besarnya angka ini dinilai perlu dikaji ulang agar tidak semakin membebani struktur anggaran daerah.

“Belanja pegawai ini nanti akan kita bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Jika memang memungkinkan untuk dikurangi, tentu akan kita kurangi,” jelas Fikri.

Rapat paripurna tersebut menjadi awal dari proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menekan defisit serta menata prioritas belanja daerah. Pemerintah daerah berharap kerja sama dan sinkronisasi dengan DPRD dapat menghasilkan keputusan terbaik demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.