Kepala Daerah dan ASN Boleh ke Luar Negeri, Ini Kata Mendagri

BACAKORANCURUP.COM - Kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri.  

Kebijakan ini berlaku setelah situasi nasional dianggap lebih stabil pasca gelombang aksi unjuk rasa. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kebijakan ini dalam rapat koordinasi (Rakor) pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu, 21 September 2025.

Sebelumnya, Mendagri menunda seluruh izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Hal itu dilakukan karena kondisi rawan akibat demonstrasi yang terjadi di hampir semua provinsi pada akhir Agustus. 

Menurut Tito, kepala daerah wajib hadir di wilayah masing-masing saat masyarakat melakukan aksi protes. Kehadiran mereka dianggap penting untuk menjaga keamanan dan menenangkan situasi.

Kini, larangan itu dilonggarkan dengan syarat tertentu. Kepala daerah dan ASN hanya boleh berangkat jika daerah mereka dipastikan aman dan terkendali. 

“Penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan. Namun, sekarang kalau mau ke luar negeri, sepanjang daerahnya yakin aman, akan saya izinkan,” kata Tito dalam rakor di Batam.

Tito menegaskan izin diberikan untuk dua alasan utama. Pertama, perjalanan dinas penting, dan yang kedua, untuk kebutuhan berobat. 

“Dan itu untuk (perjalanan,Red) dinas, untuk berobat fine (boleh,Red),” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk kepentingan pribadi seperti liburan. 

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan lebih lanjut. Ia menuturkan bahwa larangan sebelumnya dikeluarkan saat terjadi gelombang unjuk rasa pada 25–29 Agustus 2025.

Menurut Benny, demonstrasi terjadi di hampir semua daerah di 35 provinsi. Meski demikian, tidak semua aksi berujung ricuh, sebagian berlangsung damai dan terkendali. 

“Tadi beliau (Mendagri,Red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny. 

Benny juga menyebut Mendagri datang ke Batam untuk dua agenda. Pertama menghadiri pertemuan konsolidasi KAHMI sebagai pembicara kunci, lalu mengikuti rakor pemerintahan se-Sumatera.

“Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” ujar Benny.