Tak Ada Anggaran Siap Pakai, Penanggulangan Bencana di RL Kurang Maksimal

Reporter: Nicko |

Editor: radian |

Senin , 12 Feb 2024 - 17:06

Drs Salahuddin MSi--

Curupekspress.bacakoran.co - Lantaran tak ada anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari kata maksimal.

Hal ini diungkapkan dan diakui secara langsung oleh Kalak Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong Drs Salahuddin MSi.

Dimana diterangkannya, untuk penanganan bencana yang ada saat ini pihaknya hanya mengandalkan bantuan logistik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.

Seperti bantuan makanan siap saji, selimut, terpal, dan seng saja. Namun untuk anggaran siap pakai, sampai saat ini pihaknya tidak pernah memilikinya.

"Sejujurnya penanganan bencana yang kita lalukan ini masih jauh dari kata maksimal.

Akan tetapi meski demikian, kita tetap berupaya untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong ini.

Kalau untuk anggaran siap pakai, jujur saja kita pihak BPBD tidak memilikinya," ungkap Kalak.

Dikatakan Kalak, pada awal masa jabatannya dulu dirinya sempat mengajukan anggaran siap pakai tersebut kepada pihak Banggar.

Dan itupun sebelumnya sempat disetujui oleh pihak Banggar, dan akan diberikan Rp 509 juta.

Akan tetapi setelah dibahas lebih lanjut, hal tersebut tidak disetujui oleh pihak TAPD.

tak ada anggaran siap pakai, penanggulangan bencana di rl kurang maksimal                            curupekspress.bacakoran.co - lantaran tak ada anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana di kabupaten rejang lebong.
penanggulangan bencana di kabupaten rejang lebong masih jauh dari kata maksimal.
hal ini diungkapkan dan diakui secara langsung oleh kalak bandan penanggulangan bencana daerah (bpbd) rejang lebong drs salahuddin msi.
dimana diterangkannya, untuk penanganan bencana yang ada saat ini pihaknya hanya mengandalkan bantuan logistik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.
seperti bantuan makanan siap saji, selimut, terpal, dan seng saja. namun untuk anggaran siap pakai, sampai saat ini pihaknya tidak pernah memilikinya.
baca juga:2 hari pencoblosan, bawaslu ajak masyarakat lakukan hal ini
baca juga:korban kebakaran put terima bantuan pangan
"sejujurnya penanganan bencana yang kita lalukan ini masih jauh dari kata maksimal.
akan tetapi meski demikian, kita tetap berupaya untuk memaksimalkan penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi di kabupaten rejang lebong ini.
kalau untuk anggaran siap pakai, jujur saja kita pihak bpbd tidak memilikinya," ungkap kalak.
dikatakan kalak, pada awal masa jabatannya dulu dirinya sempat mengajukan  anggaran siap pakai tersebut kepada pihak banggar.
dan itupun sebelumnya sempat disetujui oleh pihak banggar, dan akan diberikan rp 509 juta.
akan tetapi setelah dibahas lebih lanjut, hal tersebut tidak disetujui oleh pihak tapd.
baca juga:puluhan lubang hiasi jalan lintas iain curup
baca juga:pendistribusian bantuan beras dihentikan sementara, ini alasannya!
karena disinyalir, anggaran siap pakai tersebut sifatnya tidak terlalu urgen.
"dulu kita sempat hampir mendapatkan anggaran siap pakai tersebut. akan tetapi seiring berjalannya waktu, anggaran tersebut belum bisa diakomodir oleh pihak tapd.
dengan alasan tidak ada mata rekening untuk kegiatan tersebut.
karena itu untuk penanggulangan bencana di rl, pihaknya hanya mengandalkan logistik yang tersedia.
sementara jika ada kerusakan fisik, itu dikembalikan kepada pihak pupr," jelasnya.
meski demikian dikatakan kalak, kedepannya pihak bpbd akan tetap mengusulkan anggaran tersebut.
agar penanganan bencana alam di kabupaten rejang lebong ini bisa dilaksankan lebih maksimal lagi.
"kita akan tetap mengusulkan anggaran tersebut.
terlepas itu akan diakomodir atau tidak kedepannya, itu tergantung pihak banggar dan tapd.
yang jelas menurut saya pribadi, anggaran tersebut sangatlah dibutuhkan untuk penanganan bencana di rejang lebong.
jangan sampai setiap ada bencana, anggota kita menjadi bulan-bulanan masyarakat, karena dinilai hanya mencatat dan mengambil data saja.
sedangkan untuk bantuan penanggulangan yang diberikan kurang maksimal," harapnya.