Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 27,85 T

Reporter: gale |

Editor: radian |

Sabtu , 14 Sep 2024 - 21:10

ist Ilustrasi Pajak Usaha Ekonomi Digital.--

BACAKORANCURUP.COM - Per 31 Agustus 2024 ini, Pemerintah telah mencatatkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun.

Jumlah tersebut diketahui berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta Pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Menurut keterangan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, terhitung dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp22,3 Triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp5,39 triliun setoran tahun 2024," jelas Dwi dalam keterangan resminya pada Kamis 12 September 2024.

Selain itu, Dwi juga menambahkan bahwa Pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai dengan Agustus 2024.

Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," pungkas Dwi.

Menambahkan, Dwi juga menyatakan bahwa Pemerintah juga akan mulai menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp875,44 miliar sampai dengan Agustus 2024.

Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp408,16 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

pajak usaha ekonomi digital capai rp 27,85 t                            bacakorancurup.com - per 31 agustus 2024 ini, pemerintah telah mencatatkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar rp27,85 triliun.  
jumlah tersebut diketahui berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (ppn) perdagangan melalui sistem elektronik (pmse), serta pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (pajak sipp). 
menurut keterangan direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat dwi astuti, terhitung dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 pmse telah melakukan pemungutan dan penyetoran ppn pmse sebesar rp22,3 triliun.
"jumlah tersebut berasal dari rp731,4 miliar setoran tahun 2020, rp3,90 triliun setoran tahun 2021, rp5,51 triliun setoran tahun 2022, rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan rp5,39 triliun setoran tahun 2024," jelas dwi dalam keterangan resminya pada kamis 12 september 2024.
baca juga:menhub pastikan bandara ikn telah siap digunakan pesawat kepresidenan
selain itu, dwi juga menambahkan bahwa pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha pmse menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (ppn) sampai dengan agustus 2024. 
jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut ppn pmse dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut ppn pmse.  
"dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha pmse yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di indonesia," pungkas dwi. 
menambahkan, dwi juga menyatakan bahwa pemerintah juga akan mulai menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak sipp atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. 
sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar rp875,44 miliar sampai dengan agustus 2024. 
penerimaan tersebut berasal dari rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan rp408,16 miliar penerimaan 2024. 
penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari rp411,12 miliar penerimaan pph 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan rp464,32 miliar penerimaan ppn dn atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Tag

Share