Program Bedah Rumah Tunggu SK Bupati

Hendra Rahmulya--

BACAKORANCURUP.COM - Berkenaan dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) atau bedah rumah yang disiapkan Pemkab Rejang Lebong tahun anggaran 2024, saat ini sedang dalam proses penetapan SK Bupati.

Demikian dikatakan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Rejang Lebong, Syamsul Ma'arief ST MT melalui Kabid Perumahan dan Permukiman, Hendra Rahmulya ST.

"Tahapan soal kegiatan BSRS ini masih berjalan, kita masih menunggu penerbitan SK Bupati," ungkapnya.

Ia melanjutkan, setelah SK Bupati ditetapkan dan diterbitkan baru pihaknya akan melakukan MoU dengan pihak perbankan/bank penyalur dana program BSRS kepada para penerima bantuan tersebut.

BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa Baru IAIN Curup Ikuti Tes Wawancara Beasiswa KIP Kuliah!'

BACA JUGA:PIN Polio di Puskesmas Ini Menuju 100 Persen

"Setelah itu nanti nanti baru kita MoU dengan pihak bank penyalur sekaligus untuk membuat rekening masing-masing penerima," beber dia.

Program BSRS ini, kata dia, dibiayai melalui APBD tahun 2024 dan menyasar rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 363 unit. Yang mana jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang ada sekitar 159 unit.

"Tahun ini ada penambahan atau peningkatan kuota penerima sampai dua kali lipat lebih, kalau dibandingkan dengan tahun lalu yakni 363 unit RTLH," ungkapnya.

Masih dikatakan Hendra, setiap satu unit RTLH atau penerima bantuan mendapat kucuran dana sebesar Rp 20 juta. Namun wajib bagi masyarakat penerima bantuan bedah rumah itu untuk berswadaya dengan dana sendiri.

"Karena dengan dana Rp 20 juta itu tentu belum maksimal untuk membangun, jadi wajib juga bagi penerima bantuan untuk berswadaya," ujar dia.

Menurut dia, program bedah rumah yang dibiayai oleh APBD ini juga harus disinkronisasikan dengan isu-isu atau program strategis Pemerintah Pusat seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang terjadi di daerah.

"Program ini juga harus di mix kan dengan program nasional, karena ini bagian dari support Pemerintah Daerah terhadap program nasional," tandasnya. 

Tag
Share