CURUPEKSPRESS.BACAKORAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar Paripurna Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2023.
Dimana dalam paripurna yang digelar, Dewan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas LKPJ tersebut.
Sebagaimana disampaikan Juru Bicara DPRD Rejang Lebong, M Ali ST bahwa dimulai dari Panitia Khusus (Pansus) I yang membahas terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dimana saat ini masih banyak Kepala OPD yang ditempatkan tidak sesuai dengan tupoksi mereka, sehingga menimbulkan program kerja yang tidak sejalan, atau tidak berjalan.
BACA JUGA:Puluhan ASN Rejang Lebong Lakukan Pinjaman Multiguna di Pegadaian Curup!
BACA JUGA:PPPK Dikontrak Lima Tahun, Setiap Tahun Dievaluasi
Kemudian saat ini kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibeberapa lini, seperti inspektorat, sehingga pihaknya ingin BKPSDM benar - benar menyelesaikannya sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku.
“Dan kita minta agar sekda dan bupati untuk mengevaluasi tekait hal tersebut,” sampainya.
Adapula catatan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong untuk bisa lebih optimal dalam memberdayakan Badan Konseling (BK).
Selain itu agar dapat melibatkan pemuka agama dalam memberikan bimbingan mental (Bintal) di Rejang Lebong. Baik SD, SMP dan SMA di Rejang Lebong. Ada juga perihal kekurangan guru, ketimpangan dikalangaan siswa.
“Meningkatkan pelayanan dasar maka penting untuk dijalankan dengan serius,” katanya.
Selanjutnya di bidang pariwisata, dalam hal ini Dewan meminta untuk aktif berkolaborasi dan juga berkoordinasi. Hal ini guna menunjang sekitar pembanguanan di sektor wisata, misalnya berkoordinasi lebih jauh dengan DPUPRPKP Rejang Lebong.
“Adapula Dinas Kesehatan dengan serapan anggaran hanya 70 %, sehingga harus mengoptimalkan kembali serapan anggaran, kemudian terkait RSUD Curup Jalur II, yang diminta ada pembangunan berkelanjutan. Sehingga terwujudkan RSUD dengan pelayanan yang prima dan maksimal,” ujarnya.
Sejumlah catatan juga diberikan dari Pansus II, yakni terkait dengan kelangkaan gas dibeberapa titik dan momen. Kemudian kelangkaan pupuk bersubsidi, penyertaan modal Bank Bengkulu yang belum sesuai dengan perda.