BACAKORANCURUP.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim mendapat singgungan bahkan kecaman dari salah satu Anggota DPR RI terhadap kinerjanya selaku Mendikbud.
Hingga saat ini berbagai persoalan yang terjadi di sekolah-sekolah, termasuk guru dan siswa di daerah, khususnya yang menyangkut dengan realisasi dan penyerapan anggaran pendidikan.
Dikutip dari akun Instagram DPR RI, pada saat rapat yang dilaksanakan Rabu 5 juni, Mendikbud menyampaikan alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Kemendikbud ristek RI tahun anggaran 2025 sebesar Rp 83 Triliun atau turun sekitar Rp 15 Triliun dari tahun 2024.
Berkaitan dengan hal itu, Mendikbud pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun, lalu Anita Jacoba Gah selaku Anggota Komisi X DPR memberi tanggapan agar Kemendikbud ristek melakukan introspeksi terlebih dahulu khususnya dalam mengelola anggaran.
BACA JUGA:Cek! Ada Tanggal Merah Lagi, Sekolah dan ASN Bakal Libur Panjang
BACA JUGA:Bimtek Tenaga Kependidikan SD & PAUD, Transformasi Pengembangan Pendidikan Era Sekarang
Kemudian juga dikutip dari akun TikTok DPR RI, Anita juga kerap menyebutkan banyak masalah pendidikan di daerah khususnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diantaranya, Guru PPPK yang sudah lulus belum mendapatkan Surat Keterangan (SK). Kedua, banyak Guru PPPK masih belum menerima tunjangan atas kerjanya. Ketiga, beberapa bangunan sekolah masih terbengkalai padahal anggarannya sudah ada dari 2021 lalu.
"Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan" katanya.
Diketahui, Anita bukan kali pertamanya memarahi Nadiem Makarim dan membongkar kinerja Sang Menteri yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Aksi ini tentunya sangat didukung oleh para guru yang merasakan kurangnya kesejahteraan.
Atas kritikan tersebut, reaksi Mendikbud, Nadiem Makarim sampai tidak berani menatap wajah Anggota DPR satu ini, bahkan menunduk seperti merasakan banyak kegagalan dalam masa kepemimpinannya.
Anggota dari Komisi X DPR RI itu menilai bahwa, argumentasi yang disampaikan para anggota lain di Komisinya tidak pernah didengar, sehingga KPK sendiri yang memberikan rekomendasi untuk mengawasi aliran anggaran APBN ke setiap daerah untuk dana pendidikan.
Anita juga menilai Nadiem beserta jajarannya tidak dapat memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik dan seharusnya bisa memadai dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia.