BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun Anggaran 2025.
Diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, SSos, M.Kes bahwa besaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2025 pada dasarnya sama dengan tahun ini.
Pada penyusunan TPP ASN tahun 2025, Pemprov Bengkulu bakal menyesuaikan dengan standar hidup di Jakarta.
"Ini penentuannya tetap sama, hanya saja ada mandat untuk menyesuaikan dengan standar hidup di Jakarta," ungkap Isnan usai pimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, 25 September 2024.
Tidak hanya berfokus pada pembahasan TPP di lingkungan Pemprov Bengkulu saja, Isnan mengatakan, pembahasan TPP juga terkait adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Iya termasuk itu, OPD baru juga, TPP-nya juga dibahas,” singkat Isnan.
BACA JUGA:Gubernur Rohidin Mulai Cuti Kampanye, Hingga 23 November 2024
BACA JUGA:Reforma Agraria, Ini Pesan Gubernur
Isnan menerangkan, bahwa penyesuaian TPP tersebut, memilki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendorong motivasi mereka dalam melayani masyarakat dengan maksimal.
"Kami membahas secara teknis penetapan TPP, khususnya untuk OPD baru, yaitu Bapenda," ujar Isnan.
Lebih jauh, Isnan mengatakan, bahwa Bapenda Provinsi Bengkulu yang dilakukan Pemprov Bengkulu, telah resmi dilakukan beberapa waktu lalu. Sehingga setiap bentuk poin administrasi perlu dibahas dan diperhitungkan, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dari tujuan pemecahan OPD tersebut.
“Iya dibahasnya tentu untuk memperoleh hasil yang maksimal,” ujar Isnan.
Isnan mengatakan, saat ini Bapenda belum memilki kepala, kendati demikian Pemprov Bengkulu telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), yakni Yudi.
“Iya untuk Plt-nya pak Yudi,” ungkap Isnan.
Atas pembahasan TPP tahun anggaran 2025 itu yang memfokuskan pada ASN OPD baru, Pemprov Bengkulu berupaya menciptakan pengelolaan TPP yang lebih efektif dan berkeadilan.