Perbup Perampingan OPD Segera Rampung

Reporter: Razik |

Editor: Ab Gafur |

Selasa , 03 Mar 2026 - 17:30

Kantor Pemkab Rejang Lebong.-Razik/CE -

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

11. Dinas Sosial, PMD, PPPA

12. Dinas Kominfo dan Persandian

13. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

14. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

15. Satpol PP dan Damkar

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

17. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah

19. Badan Keuangan dan Aset Daerah

perbup perampingan opd segera rampung                             
bacakorancurup.com - wacana perampingan organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong kini memasuki tahap penyusunan peraturan bupati (perbup) perubahan atas perbup nomor 1 tahun 2023. regulasi teknis tersebut tengah digodok sebagai tindak lanjut dari perda nomor 12 tahun 2025 tentang perampingan opd di lingkungan pemkab rejang lebong.
asisten ii setdakab rejang lebong, titin verayensi, skm., mkm., mengatakan bahwa perbup perampingan ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. menurutnya, perda yang telah disahkan perlu diturunkan dalam aturan teknis yang lebih rinci, terutama menyangkut pembagian tugas dan fungsi pada perangkat daerah yang mengalami penggabungan.
“perbup ini masih digodok. perda sudah ada, namun perlu disusun aturan teknis lebih lanjut melalui perbup, khususnya terkait pembagian tugas dan fungsi masing-masing bidang di setiap perangkat daerah yang mengalami penggabungan,” ujarnya.
baca juga:warga karang anyar alami luka b4cok di kepala usai dikeroyok
baca juga: pelaku pengeroyok warga karang anyar berhasil diamankan polisi
ia menjelaskan, setelah rancangan perbup selesai disusun, tahapan berikutnya adalah harmonisasi bersama pemerintah provinsi bengkulu guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
dalam struktur organisasi yang telah difinalkan, jumlah opd di kabupaten rejang lebong nantinya menjadi 23 perangkat daerah, ditambah 15 kecamatan. susunan tersebut meliputi:
1. sekretariat daerah
2. sekretariat dprd
3. inspektorat daerah
4. dinas pendidikan dan kebudayaan
5. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan kb
6. dinas pupr, perumahan dan kawasan permukiman
baca juga: pemkab targetkan rp 440 juta dari pajak restoran 2026
baca juga: total rp 12,9 miliar pembangunan infrastruktur di wilayah lembak
7. dinas tenaga kerja dan transmigrasi
8. dinas kependudukan dan pencatatan sipil
9. dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
10. dinas lingkungan hidup dan perhubungan
11. dinas sosial, pmd, pppa
12. dinas kominfo dan persandian
13. dinas penanaman modal dan ptsp
14. dinas koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian
15. satpol pp dan damkar
16. dinas perpustakaan dan kearsipan
17. dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga
18. badan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah
19. badan keuangan dan aset daerah
20. badan pendapatan daerah (bapenda) – berdiri mandiri mulai 2026
21. badan kepegawaian dan pengembangan sdm
22. badan kesatuan bangsa dan politik
23. badan penanggulangan bencana daerah
24. seluruh 15 kecamatan di kabupaten rejang lebong
salah satu perubahan paling signifikan dalam struktur baru ini adalah berdirinya badan pendapatan daerah (bapenda) sebagai opd mandiri mulai tahun 2026. selama ini, urusan pendapatan daerah masih berada di bawah badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd). dengan berdirinya bapenda secara terpisah, diharapkan optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) dapat lebih fokus dan maksimal.
titin menyebut, perampingan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan pemkab rejang lebong dalam penataan birokrasi. namun demikian, efisiensi tersebut ditegaskan tidak akan mengurangi target maupun capaian kinerja opd.
baca juga: tempo 3 bulan, 46 kasus gigitan hpr, 1 md
baca juga: komisi i panggil 3 opd bahas pencopotan 4 pejabat disdikbud
“perampingan ini diharapkan mampu mengimbangi kebijakan efisiensi tanpa mengurangi target kinerja masing-masing opd. justru dengan struktur yang lebih ramping, koordinasi dan efektivitas kerja diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.
pemerintah daerah menargetkan seluruh proses regulasi dapat rampung tepat waktu sehingga struktur baru bisa segera diimplementasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan. publik kini menunggu langkah konkret pemkab rejang lebong dalam merealisasikan reformasi birokrasi tersebut demi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 4 MARET 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan