Cuma Modal KTP, Bisa Berobat ! Ini Penjelasan Lengkap Program NIK SEHAT BPJS Kesehatan

Reporter: Lola Angraeni |

Editor: radian |

Senin , 28 Jul 2025 - 09:30

Pengobatan menggunakan KTP--

20. Layanan Khusus untuk TNI/Polri/Kemenhan

Sesuai Perpres No. 107 Tahun 2013, BPJS tidak menanggung pelayanan kesehatan khusus operasional militer/polisi.

21. Pelayanan yang Sudah Dijamin Program Lain

Jika sudah ada jaminan dari program lain, BPJS tidak akan menanggung biaya yang sama.

Kebijakan penggunaan NIK sebagai akses utama layanan kesehatan merupakan lompatan besar menuju efisiensi dan kemudahan pelayanan publik di bidang kesehatan. Meski begitu, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan tanggungan BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengakses layanan medis. Dengan informasi yang tepat, masyarakat bisa mendapatkan manfaat optimal dari program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

cuma modal ktp, bisa berobat ! ini penjelasan lengkap program nik sehat bpjs kesehatan                            bacakorancurup.com - kini, peserta bpjs kesehatan tidak perlu lagi cemas jika lupa membawa kartu bpjs saat berobat.
melalui kolaborasi antara bpjs kesehatan dan direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kementerian dalam negeri, masyarakat cukup menunjukkan ktp elektronik (e-ktp) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
inovasi ini dikenal dengan nama “nik sehat”, yang berarti nomor induk kependudukan (nik) cukup sebagai akses utama untuk menjaga kesehatan.
langkah ini merupakan terobosan penting dalam digitalisasi layanan publik, yang bertujuan mempermudah akses layanan kesehatan dengan memanfaatkan integrasi data antarinstansi pemerintah.
dukcapil menyampaikan bahwa sistem data kependudukan kini sudah terhubung secara langsung dengan data peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) milik bpjs kesehatan.
baca juga:harganya bikin melongo! infinix rilis hot 60 pro, ponsel tipis dan ringan dengan performa tangguh
baca juga:revolusi pendidikan islam ! kurikulum berbasis cinta hadir untuk bangun generasi berakhlak dan berempati
bagi masyarakat yang hendak berobat namun tidak membawa kartu bpjs, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan :
1. datangi loket registrasi atau pendaftaran di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) maupun tingkat lanjutan (fkrtl).
2. sampaikan nomor induk kependudukan (nik) atau cukup tunjukkan e-ktp anda kepada petugas.
3. petugas akan memasukkan nik anda ke dalam sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi status kepesertaan.
4. untuk pasien anak-anak, orang tua atau pendamping hanya perlu menunjukkan kartu identitas anak (kia) atau kartu keluarga (kk). proses verifikasi tetap dilakukan berdasarkan nik.
 
langkah ini menjadi solusi efektif untuk memastikan setiap peserta tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tanpa membawa kartu fisik bpjs.
meskipun bpjs kesehatan memberikan jaminan layanan kesehatan yang cukup luas, tidak semua jenis pelayanan bisa ditanggung. berdasarkan informasi dari akun resmi bpjs kesehatan, berikut adalah daftar pelayanan dan kondisi medis yang tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan bpjs :
 
1. pelayanan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
 
misalnya, pasien yang meminta rujukan atas kehendak sendiri tanpa dasar medis.
 
2. fasilitas kesehatan non-mitra bpjs (kecuali gawat darurat)
hanya kondisi gawat darurat, seperti ancaman nyawa, gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, yang dapat dilayani di luar fasilitas mitra bpjs, sesuai perpres no. 82 tahun 2018.
 
3. cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja
dibiayai oleh lembaga seperti bpjamsostek, pt taspen, pt asabri, atau pemberi kerja.
 
4. kecelakaan lalu lintas
• kecelakaan tunggal : ditanggung bpjs.
• kecelakaan ganda: biaya awal ditanggung jasa raharja (maksimal rp20 juta), sisanya oleh bpjs atau lembaga penjamin lain. syarat : laporan polisi resmi.
 
5. pelayanan kesehatan di luar negeri
bpjs hanya berlaku di dalam wilayah indonesia. namun, peserta tetap dapat mengakses layanan di lebih dari 23.000 fktp dan 3.000 fkrtl.
 
6. tindakan medis estetik
seperti operasi plastik untuk mempercantik diri tanpa indikasi medis.
 
7. gangguan kesuburan (infertilitas)
termasuk program kehamilan atau bayi tabung.
 
8. perawatan gigi untuk estetika (ortodontik)
misalnya pemasangan kawat gigi atau behel tanpa indikasi medis.
 
9. penyakit akibat penyalahgunaan narkoba atau alkohol
penanganannya menjadi tanggung jawab badan narkotika nasional (bnn).
 
10. cedera akibat menyakiti diri sendiri atau hobi berbahaya
seperti kecelakaan karena kegiatan ekstrem yang berisiko tinggi.
 
11. pengobatan alternatif, komplementer, atau tradisional
kecuali telah lolos uji efektivitas medis berdasarkan health technology assessment (hta).
 
12. tindakan medis dalam rangka uji coba atau eksperimen
hanya pengobatan yang telah disetujui secara medis yang ditanggung.
 
13. kosmetik dan alat kontrasepsi
obat dan alat kontrasepsi dijamin oleh bkkbn, bukan bpjs.
 
14. perbekalan kesehatan rumah tangga
diatur oleh permenkes no. 70 tahun 2014.
 
15. layanan saat bencana atau wabah nasional
misalnya pada pandemi covid-19, layanan ditanggung oleh pemerintah pusat.
 
16. kejadian tak diinginkan yang dapat dicegah
seperti penyakit akibat kelalaian, tidak dijamin.
 
17. pelayanan dalam acara bakti sosial
menjadi tanggungan penyelenggara atau donatur.
 
18. layanan non-medis
contoh : cek laboratorium untuk keperluan melamar pekerjaan atau seleksi cpns.
 
19. korban tindak pidana kekerasan, terorisme, dan tppo
ditanggung oleh negara melalui lpsk atau pemerintah daerah sesuai ketentuan uu perlindungan saksi dan korban.
 
20. layanan khusus untuk tni/polri/kemenhan
sesuai perpres no. 107 tahun 2013, bpjs tidak menanggung pelayanan kesehatan khusus operasional militer/polisi.
 
21. pelayanan yang sudah dijamin program lain
jika sudah ada jaminan dari program lain, bpjs tidak akan menanggung biaya yang sama. 
 
kebijakan penggunaan nik sebagai akses utama layanan kesehatan merupakan lompatan besar menuju efisiensi dan kemudahan pelayanan publik di bidang kesehatan. meski begitu, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan tanggungan bpjs kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat mengakses layanan medis. dengan informasi yang tepat, masyarakat bisa mendapatkan manfaat optimal dari program jkn-kis yang dikelola oleh bpjs kesehatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 24 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan