Jalin Sinergi dengan Organisasi Wanita, Pemprov Antisipasi Potensi Konflik dengan Kemampuan Literasi Digital

BACAKORANCURUP.COM - Tantangan di ruang digital semakin besar, terutama konten-konten negatif yang terus bermunculan seperti hoax, ujaran kebencian, radikalisme dan fitnah yang marak muncul di dunia maya, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berpotensi dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menjalin sinergi dengan organisasi wanita dalam menciptakan kekondusifan wilayah. Agenda peningkatan kapasitas organisasi wanita dalam antisipasi potensi konflik dan kemampuan literasi digital ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu Isnan Fajri, bertempat di salah satu hotel di kawasan Pantai Panjang, Senin 4 November 2024.

Dikatakan Isnan, literasi digital merupakan kecakapan (life skills) yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif serta inspiratif.

BACA JUGA:Soal Pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Zaki Iskandar Sebut Dukungan Tak Terbantahkan

BACA JUGA:Jadi Inspektur Upacara, Ini Pesan Plt Gubernur Bengkulu

"Literasi digital berarti memiliki keterampilan yang tepat dalam menggunakan teknologi digital. Maka literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama yang menjadi bukti komitmen seluruh jajaran untuk bertanggungjawab penuh terhadap agenda besar yang akan dihadapi ke depan, untuk mendukung terciptanya wilayah yang kondusif," papar Isnan.

Keterampilan digital meliputi pengetahun dan kemampuan seputar atribut teknologi digital yang memungkinkan individu untuk meningkatkan potensi belajar. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis serta kreatif, sehingga masyarakat di Bengkulu tidak mudah percaya oleh isu provokatif dan menjadi korban berita bohong atau korban penipuan digital. Penanganan konflik di Pemerintah Provinsi Bengkulu di antaranya konflik sosial, konflik agama dan penyebaran berita bohong.