Upaya Mencegah Fraud di Pilkada

Reporter: Lola.Mg1 |

Editor: Radian |

Rabu , 06 Nov 2024 - 10:30

IST Pilkada harus sesuai dengan hukum demokrasi, jangan berbuat curang !--

upaya mencegah fraud di pilkada                            bacakorancurup.com - pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan momen penting dalam proses demokrasi di indonesia.
namun, potensi penyelewengan dan fraud dalam pilkada menjadi isu yang krusial untuk dibahas.
penyelewengan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelembungan suara, penggunaan identitas ganda, serta praktik suap untuk mempengaruhi pemilih.
oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penyelewengan dapat terjadi dalam pilkada dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegahnya.
baca juga:pajak ap terealisasi rp 71,30 juta
baca juga:dulu populer, nasib umkm manisan terong kini seakan terlupakan, ada apa ?
salah satu bentuk penyelewengan yang sering terjadi dalam pilkada adalah penggelembungan suara. hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencatat suara yang tidak sah atau dengan menambahkan suara fiktif.
menurut data dari komisi pemilihan umum (kpu), penggelembungan suara sering kali melibatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam hasil pilkada. praktik ini sangat merugikan demokrasi dan dapat mengubah hasil pilkada secara signifikan.
selain itu, penggunaan identitas ganda juga merupakan bentuk penyelewengan yang patut dicermati. dalam pilkada, beberapa individu mungkin menggunakan identitas orang lain untuk memberikan suara lebih dari sekali. fenomena ini kerap kali terjadi di daerah-daerah yang kurang mendapatkan pengawasan dari pihak berwenang.
 
menurut penelitian dari lembaga survei indonesia (lsi), kasus identitas ganda dalam pilkada seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi kependudukan.
 
untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan fraud dalam pilkada, berbagai langkah telah diambil oleh kpu dan lembaga terkait lainnya.
1. pertama, kpu mengedukasi pemilih tentang pentingnya mencermati daftar pemilih tetap (dpt). pemilih diharapkan untuk memeriksa apakah nama mereka terdaftar dengan benar. selain itu, kpu juga menerapkan sistem teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendeteksi potensi penyelewengan, seperti penggunaan aplikasi pemantauan suara secara real-time.
2. kedua, pengawasan dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam mencegah penyelewengan. banyak organisasi yang aktif melakukan pemantauan independen selama proses pilkada, yang dapat membantu mengidentifikasi praktik curang. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada sangat berpengaruh.
3. ketiga, sanksi tegas bagi pelaku penyelewengan juga perlu diterapkan. pihak yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan dalam pilkada harus dihadapkan pada sanksi hukum yang berat agar dapat memberikan efek jera. menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas proses pilkada.
penyelewengan dan fraud dalam pilkada adalah masalah serius yang perlu diatasi. dengan memahami bentuk-bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan proses pilkada dapat berlangsung secara transparan dan adil.
komitmen bersama antara kpu, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan pilkada yang bersih dari penyelewengan.