Wacana UN Dapat Penolakan

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Rabu , 20 Nov 2024 - 07:30

Wacana UN Dapat Penolakan--

BACAKORANCURUP.COM - Terkait wacana Ujian Nasional (UN) yang kini tangah dikaji Pemerintah, mendapat penolakan. Pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dikatakannya, tidak adil jika UN dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.

"Kalau mau dilangsungkan kembali (UN) apa tujuannya? Sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan," kata Henny Sitepu dalam program 'Berita Satu Siang' di BTV', Senin (18/11/2024).

Ia menjelaskan, sejauh ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.

"Apabila situasinya berbeda seperti ini bagaimana mau dijadikan satu standar kelulusan?," ucapnya.

Dirinya mengaku setuju apabila UN diterapkan sebagai upaya untuk pemetaan atau melihat kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sehingga pemerintah tahu apa saja yang harus ditingkatkan pada tiap-tiap sekolah.

"Contohnya daerah-daerah mana yang masih sangat dibutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana yang dibutuhkan peningkatan tenaga pendidikan yang lebih baik, daerah-daerah mana yang butuh peningkatan sarana prasarana," kata Henny.

Sedangkan, jika UN diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di Indonesia, menurut Henny, hal tersebut sangat tidak adil.

"Kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standardisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sedang mengkaji efektivitas penerapan kembali UN.

"Kita masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan," kata Mu’ti di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

wacana un dapat penolakan                            bacakorancurup.com - terkait wacana ujian nasional (un) yang kini tangah dikaji pemerintah, mendapat penolakan. pengamat pendidikan henny supolo sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (un) di sekolah oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah.
dikatakannya, tidak adil jika un dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.
"kalau mau dilangsungkan kembali (un) apa tujuannya? sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan," kata henny sitepu dalam program 'berita satu siang' di btv', senin (18/11/2024).
ia menjelaskan, sejauh ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.
baca juga:rektor iain curup ikuti rakernas kemenag ri
baca juga:puluhan kepsek antusias ambil bantuan seragam gratis
"apabila situasinya berbeda seperti ini bagaimana mau dijadikan satu standar kelulusan?," ucapnya.
dirinya mengaku setuju apabila un diterapkan sebagai upaya untuk pemetaan atau melihat kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sehingga pemerintah tahu apa saja yang harus ditingkatkan pada tiap-tiap sekolah.
"contohnya daerah-daerah mana yang masih sangat dibutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana yang dibutuhkan peningkatan tenaga pendidikan yang lebih baik, daerah-daerah mana yang butuh peningkatan sarana prasarana," kata henny.
sedangkan, jika un diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di indonesia, menurut henny, hal tersebut sangat tidak adil.
"kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standardisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan," tuturnya.
sebelumnya, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), abdul mu'ti mengatakan pihaknya sedang mengkaji efektivitas penerapan kembali un.
"kita masih mengkaji un, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan," kata mu’ti di gedung dpr, senayan, jakarta.

Tag

Share