Dana Desa untuk Tangani Stunting

BENGKULU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, meminta desa memprioritaskan penggunaan dana desa pada 2024 untuk penanganan stunting. Sebab, dana desa pada 2024, di Bengkulu mencapai Rp 1,05 triliun. 

Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu Siswanto SSos MSi mengatakan, pemerintah desa di Bengkulu harus berperan aktif dalam penanganan dan penurunan angka stunting di Bengkulu. Hal itu sesuai dengan instruksi Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA. 

"Kami sangat membutuhkan peran aktif pemerintah desa dalam penanganan dan penurunan stunting. Tentu saja ini sesuai instruksi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang selalu bergerak dalam memajukan desa dan juga tidak lepas dari kinerja terbaik dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten/kota,” ucap Siswanto, Selasa 26 Desember 2023. 

Menurut Siswanto, untuk membantu menurunkan stunting, pemerintah desa memanfaatkan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Sehingga dana desa bisa mendorong penurunan angka stunting di desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita tahu apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik," ungkap Siswanto. 

Tidak hanya itu, ia menyampaikan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) harus lebih aktif dapat melaksanakan deteksi dini stunting melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW). 

"Aplikasi ini memang sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," tuturnya. 

Ia pun mengutarakan, Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. 

"Dari lima layanan pencegahan stunting, di antaranya layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial, dan layanan PAUD," tutupnya.