Pemerintah Rela Pangkas Anggaran Infrastruktur Demi Makan Bergizi, Apa Benar ?

BACAKORANCURUP.COM - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, mengungkapkan rencana pemerintah untuk memangkas anggaran infrastruktur guna mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, hingga kini belum disebutkan secara spesifik jumlah anggaran yang akan dipotong.

Meski terjadi pemangkasan, Thomas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Hanya saja, strategi pembiayaan proyek infrastruktur akan mengalami perubahan dengan lebih mengandalkan keterlibatan investor swasta.

"Pemangkasan anggaran infrastruktur tidak berarti infrastruktur menjadi kurang penting. Strateginya adalah mengalihkan pembiayaan ke sektor swasta," jelas Thomas pada Kamis (16/1/2025).

Pemerintah akan mengutamakan sinergi dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BACA JUGA:Kabar Gembira Bagi Pejuang KPR! Skor SLIK Jelek Tetap Bisa Dapat Kredit?

BACA JUGA:Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ahmad Muzani: Makin Cepat, Makin Bagus

Menurut Thomas, pola pembiayaan seperti ini akan lebih diintensifkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat difokuskan untuk kebutuhan jangka panjang atau program yang kurang bersifat komersial.

Salah satu program prioritas yang mendapatkan perhatian khusus adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun. Thomas juga menyebutkan adanya kemungkinan penambahan anggaran untuk program ini, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut.

"Infrastruktur tetap penting, tetapi harus ditemukan solusi pembiayaan yang bersifat komersial. Hal ini memungkinkan APBN digunakan untuk mendanai program-program prioritas lainnya," tegasnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun, yang mengalami penurunan dibandingkan APBN 2024 sebesar Rp423 triliun. Strategi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dan pemenuhan program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.