Bea Administrasi Bangun Rumah Resmi Nol Rupiah, Berlaku untuk Masyarakat Berpenghasilan Rp 8 Juta Atau Kurang

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Kamis , 23 Jan 2025 - 18:24

Tidak hanya PBG, BPHTB juga kini dikenakan biaya sebesar 0 persen khusus untuk MBR. Ini adalah kebijakan baru, mengingat sebelumnya BPHTB dikenakan tarif sebesar 5%.

Awalnya, pungutan ini diberlakukan pada individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, dengan tarif 5% dari harga jual setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Terakhir, PPN untuk rumah dengan harga di bawah 2 milyar rupiah dikenakan tarif 0%.

“PPN dibawah 2 milyar, nol persen alias 0 rupiah," kata pria yang akrab disapa Bang Ara ini.

Kebijakan ini menurut Maruarar merupakan anjuran dari Prabowo Subianto untuk mendorong masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.

"Tadi disampaikan ini waktunya buat rakyat membangun rumah," ucapnya.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Mauriar menyebut salah satunya adalah berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

bea administrasi bangun rumah resmi nol rupiah, berlaku untuk masyarakat berpenghasilan rp 8 juta atau kurang                            bacakorancurup.com - regulasi nol rupiah untuk biaya administrasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) akhirnya disetujui. 
hal tersebut disampaikan oleh menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait setelah rapat terbatas (ratas) terkait ibu kota negara (ikn)  bersama presiden republik indonesia (ri) prabowo subianto pada selasa, 21 januari 2025.
sejumlah bea administrasi yang dimaksud meliputi bangunan dan gedung (pbg), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), hingga (pajak pertambahan nilai) ppn.
“kita sudah bisa membuat surat keputusan bersama (skb) 3 menteri (menteri perumahan, menteri pekerjaan umum, dan menteri dalam negeri,red) dan sudah ditindaklanjuti sekitar 180 kepala daerah membuat peraturan kepala daerah (perkada) untuk pbg 0%, 0 rupiah, bagi mbr,” tutur maruarar.
baca juga:pakar khawatirkan keluarnya as dari who
baca juga:soal mou desa dan media, ini kata dmpd rejang lebong
pbg sebelumnya dikenal dengan nama izin mendirikan bangunan (imb).
perubahan ini terjadi setelah presiden ri ke-7, joko widodo (jokowi), mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 16 tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
tidak hanya harga yang mengalami pemotongan, tetapi juga proses birokrasi yang dipermudah dan dipercepat. maruarar mengatakan bahwa umumnya proses ini memakan 45 hari, namun kali ini ia dan kementeriannya menargetkan proses pembuatan pbg menjadi 10 hari.
program itu mulai dijalankan dan diawasi oleh kementerian ppk mulai bulan ini. maruarar menambahkan bahwa pengawasan itu terjadi di jakarta, sumedang, hingga tangerang.
“kemarin di jakarta bisa 17 menit, di sumedang bisa 1 jam, tangerang juga 1 jam” jelas mantan anggota komisi xi dpr-ri itu.
namun, secara umum, proses pembuatan pbg masih memakan waktu 10 hari di daerah-daerah lain.
meski demikian, secara bertahap, maruarar yakin bahwa waktu pembuatan pbg akan semakin singkat, melihat perkembangan yang terjadi di jakarta.
menurutnya ini merupakan sebuah langkah reformasi untuk mempersingkat waktu. ia percaya jika proses pembuatan pbg memakan waktu hanya sekitar 17 menit di jakarta, maka rakyat, terutama mbr tak perlu menunggu 45 hari lagi.
tidak hanya pbg, bphtb juga kini dikenakan biaya sebesar 0 persen khusus untuk mbr. ini adalah kebijakan baru, mengingat sebelumnya bphtb dikenakan tarif sebesar 5%. 
awalnya, pungutan ini diberlakukan pada individu atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, dengan tarif 5% dari harga jual setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (npoptkp).
terakhir, ppn untuk rumah dengan harga di bawah 2 milyar rupiah dikenakan tarif 0%.
“ppn dibawah 2 milyar, nol persen alias 0 rupiah," kata pria yang akrab disapa bang ara ini.
kebijakan ini menurut maruarar merupakan anjuran dari prabowo subianto untuk mendorong masyarakat untuk lebih mudah memiliki rumah.
"tadi disampaikan ini waktunya buat rakyat membangun rumah," ucapnya.
terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, mauriar menyebut salah satunya adalah berpenghasilan rp8 juta ke bawah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 24 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan