DKI Jakarta Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Mulai Tahun Ajaran 2025-2026

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Senin , 27 Jan 2025 - 16:35

ist Pemerintah DKI Jakarta akan segera menguji coba program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026.--

"Pendidikan harus merata, baik bagi yang mampu maupun yang kurang mampu. Semoga tidak ada aturan yang memberatkan masyarakat yang ingin berpartisipasi," harapnya.

Sebagai legislator dari partai NasDem, Imamuddin juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta gratis.

Ia berkomitmen untuk memastikan tidak ada kesenjangan kualitas antara sekolah mahal dengan sekolah yang mendapatkan subsidi.

"Kita akan terus memantau pelaksanaan program ini, terutama di wilayah Dapil saya, agar tidak ada perbedaan kualitas pendidikan," tegas Imamuddin.

Imamuddin optimis bahwa program ini akan memberikan solusi bagi keluarga kurang mampu di Jakarta yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.

Ia berharap program sekolah swasta gratis ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.

"Tidak ada alasan untuk menunda program ini. Pendidikan adalah hak setiap anak, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun yang kurang mampu," tutupnya.

dki jakarta uji coba sekolah swasta gratis, mulai tahun ajaran 2025-2026                            bacakorancurup.com - pemerintah dki jakarta akan segera menguji coba program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025-2026.
uji coba ini akan melibatkan sejumlah sekolah swasta sebagai bagian dari program percontohan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat jakarta.
imamuddin, anggota komisi e dprd dki jakarta, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut secepatnya.
ia menekankan pentingnya program ini untuk memastikan pendidikan yang merata di ibu kota, terutama bagi keluarga kurang mampu.
"kami mendukung agar program sekolah swasta gratis ini bisa dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. ini adalah langkah penting untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil bagi warga jakarta," ujarnya, minggu 26 januari 2025.
lebih lanjut, imamuddin menekankan perlunya keakuratan dalam mekanisme pelaksanaan uji coba tersebut.
ia khawatir jika ada kesalahan dalam penyaluran bantuan, yang berhak malah tidak mendapat fasilitas ini, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.
baca juga: makan bergizi gratis ditambah rp100 triliun
baca juga:amerika kirim ribuan bom mk-84 ke israel, pasca gencatan senjata dengan hamas
dalam hal ini, data dari kartu jakarta pintar (kjp) akan digunakan sebagai dasar seleksi untuk memudahkan proses tersebut.
"penting untuk memastikan mekanisme ini berjalan dengan tepat. jangan sampai ada yang tidak berhak justru mendapatkan fasilitas ini, sementara yang membutuhkan malah terlewatkan," kata imamuddin.
imamuddin juga mengungkapkan bahwa banyak warga jakarta yang menginginkan adanya program sekolah swasta gratis.
ia kerap mendengar aspirasi ini saat turun ke daerah pemilihannya.
oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan program ini tidak memberatkan warga yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.
"pendidikan harus merata, baik bagi yang mampu maupun yang kurang mampu. semoga tidak ada aturan yang memberatkan masyarakat yang ingin berpartisipasi," harapnya.
sebagai legislator dari partai nasdem, imamuddin juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas pendidikan di sekolah swasta gratis.
ia berkomitmen untuk memastikan tidak ada kesenjangan kualitas antara sekolah mahal dengan sekolah yang mendapatkan subsidi.
"kita akan terus memantau pelaksanaan program ini, terutama di wilayah dapil saya, agar tidak ada perbedaan kualitas pendidikan," tegas imamuddin.
imamuddin optimis bahwa program ini akan memberikan solusi bagi keluarga kurang mampu di jakarta yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.
ia berharap program sekolah swasta gratis ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.
"tidak ada alasan untuk menunda program ini. pendidikan adalah hak setiap anak, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun yang kurang mampu," tutupnya.