Reses DPRD Dapil I Didominasi Usulan Fisik

BACAKORANCURUP.COM - Dalam reses jaring aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Rejang Lebong Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Curup, Curup Utara, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, yang dilaksanakan di aula Kantor Camat Bermani Ulu Raya, usulan didominasi dengan usulan pembangunan fisik.

Mulai dari usulan perbaikan jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Lebong, perbaikan jalan penghubung antar desa, dan juga ketersediaan air bersih.

Peserta Reses Dapil I di Kantor Camat Bermani Ulu Raya-IKE/CE -

"Terkait dengan usulan ini, yang ada akan kita rangkum dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD Rejang Lebong nantinya, dan untuk persoalan, kita akan berkoordinasi dengan komisi - komisi yang ada di DPRD Rejang Lebong, guna pembahasan lebih jauh, " sampai anggota DPRD Rejang Lebong Putra Mas Wigoro.

Dikatakannya, selain itu juga terdapat pula usulan pembangunan drainase, perbaikan irigasi untuk menunjang persawahan dan pertanian di wilayah tersebut, pembangunan jalan tembus pada Bermani Ulu Raya, bantuan terkait dengan pertanian, dalam bidang kesehatan UHC, dan juga terkait dengan pelayanan.

BACA JUGA:Musrenbangcam, Anggota DPRD Ikut Hadir

BACA JUGA:Bappeda : Wajib Selaraskan Visi Misi Bupati Rejang Lebong Dengan RPJMD

"Usulan - usulan ini akan kita segera komunikasikan pada jajaran OPD untuk ditindaklanjuti, serta untuk pembangunan fisik sendiri kita minta masyarakat untuk melengkapi dengan proposal, secara rinci," ujarnya.

Putra Mas juga menyampaikan, jika seluruh usulan masyarakat juga harus disampaikan pada musrenbang, pasalnya saat ini mekanisme penganggaran juga harus di support system dari bawah, yang berjenjang, mulai dari tingkat desa, sampai ke kecamatan, dan akan diperkuat dengan usulan tersebut masuk juga dalam Pokir DPRD Rejang Lebong.

Jajaran OPD yang Hadir Dalam Reses Dapil I-IKE/CE -

"Kita minta juga masyarakat atau perangkat desa juga mengusulkan ini lewat musrenbang des dan musrenbang cam mereka, dan kami akan memperkuat dengan memasukan dalam pokir kami," ujarnya.

Ditambahkan Ari Wibowo, jika seluruh usulan tersebut akan pihaknya maksimalkan untuk dipenuhi, terlebih hal - hal yang bersifat urgen, yang dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten, maka akan diselesaikan pada tingkat kabupaten, namun yang memang menjadi kewenangan provinsi Bengkulu, maka akan pihaknya usulkan ke Provinsi Bengkulu.

Pihaknya dalam penganggaran akan memaksimumkan, seluruh usulan masyarakat bisa terakomodir, terlebih ada beberapa usulan sudah masuk dalam penggaran tahun 2025 ini.

"Pasalnya banyak juga infrastruktur kita, yang kewenangannya ada pada Provinsi Bengkulu, dan sejauh ini pada tahun 2025 ini, sejumlah usulan masyarakat sudah masuk dalam APBD, dengan kata lain insya allah terpenuhi pada tahun 2025 ini," pungkasnya.