Jam Kerja ASN 3 Hari, Pemprov Tunggu SE

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Rabu , 19 Feb 2025 - 20:57

Ilustrasi Net--

BACAKORANCURUP.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih menunggu Surat Edaran (SE) Pemerintah RI terkait pengurangan hari kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 3 hari kerja di kantor sebagai dampak efisiensi anggaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Dr Haryadi SPd MSi mengatakan, penerapan 2 hari Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari rumah dan 3 hari bekerja di kantor itu belum ada petunjuk dari Pemerintah RI, masih menunggu regulasi.

"Kalau regulasinya belum ada untuk pemerintah daerah. Jadi kita tunggu saja," terang Haryadi, Selasa 18 Februari 2025.

Dijelaskannya, pemprov tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, ketika akan diterapkan 3 hari kerja di kantor. Tentunya harus diatur regulasi dari Pemerintah RI.

"Apapun kebijakan pusat kita akan mengikuti," tuturnya.

Meski pengurangan hari kerja belum diterapkan dampak efisiensi anggaran, namun pemprov tetap menerima kebijakan pengurangan jam kerja ASN selama bulan Ramadan. Haryadi menegaskan, selama bulan ramadhan, total jam kerja ASN per minggu menjadi 32 jam 30 menit, tidak termasuk waktu istirahat.

ASN mulai bekerja pada pukul 08.00 WIB. Masuk jam kerja itu lebih siang dibandingkan jam kerja normal yang dimulai pukul 07.30 WIB. Selain itu, waktu istirahat mengalami penyesuaian, yakni 30 menit pada hari Senin hingga Kamis. Sedangkan pada hari Jumat diberikan waktu istirahat selama 60 menit.

"Masuk kerja jam 08.00 WIB dan pulangnya dipercepat," tuturnya.

Haryadi mengatakan, pemprov telah mendapatkan surat keputusan bersama (SKB) untuk pengurangan jam kerja ASN selama Ramadan. Maka kebijakan tersebut akan mulai diterapkan saat masuk bulan Ramadan nanti.

"SKB menjadi acuan di bulan Ramadan nanti," ujar Haryadi.

Haryadi menegakkan, apapun kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengikuti. Sebab, pemerintah daerah merupakan perpanjangan kebijakan pemerintah pusat.

jam kerja asn  3 hari, pemprov tunggu se                            bacakorancurup.com- pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih menunggu surat edaran (se) pemerintah ri terkait pengurangan hari kerja aparatur sipil negara (asn) menjadi 3 hari kerja di kantor sebagai dampak efisiensi anggaran.
penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu dr haryadi spd msi mengatakan, penerapan 2 hari work from anywhere (wfa) atau kerja dari rumah dan 3 hari bekerja di kantor itu belum ada petunjuk dari pemerintah ri, masih menunggu regulasi.
"kalau regulasinya belum ada untuk pemerintah daerah. jadi kita tunggu saja," terang haryadi, selasa 18 februari 2025. 
dijelaskannya, pemprov tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, ketika akan diterapkan 3 hari kerja di kantor. tentunya harus diatur regulasi dari pemerintah ri. 
baca juga:menanti gebrakan pemimpin baru, fikri-hendri komitmen bantu rakyat
baca juga:disperindagkop ukm antisipasi kelangkaan lpg 3 kg jelang ramadan
"apapun kebijakan pusat kita akan mengikuti," tuturnya. 
meski pengurangan hari kerja belum diterapkan dampak efisiensi anggaran, namun pemprov tetap menerima kebijakan pengurangan jam kerja asn selama bulan ramadan. haryadi menegaskan, selama bulan ramadhan, total jam kerja asn per minggu menjadi 32 jam 30 menit, tidak termasuk waktu istirahat.
asn mulai bekerja pada pukul 08.00 wib. masuk jam kerja itu lebih siang dibandingkan jam kerja normal yang dimulai pukul 07.30 wib. selain itu, waktu istirahat mengalami penyesuaian, yakni 30 menit pada hari senin hingga kamis. sedangkan pada hari jumat diberikan waktu istirahat selama 60 menit. 
"masuk kerja jam 08.00 wib dan pulangnya dipercepat," tuturnya. 
haryadi mengatakan, pemprov telah mendapatkan surat keputusan bersama (skb) untuk pengurangan jam kerja asn selama ramadan. maka kebijakan tersebut akan mulai diterapkan saat masuk bulan ramadan nanti. 
"skb menjadi acuan di bulan ramadan nanti," ujar haryadi. 
haryadi menegakkan, apapun  kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengikuti. sebab, pemerintah daerah merupakan perpanjangan kebijakan pemerintah pusat.

Tag

Share